JAKARTA, Probusmedia — Kasus meninggalnya balita berinisial NS (1) di Sulawesi Selatan (Sulsel) setelah diduga tidak mendapat asupan makanan selama 10 hari menjadi sorotan Ketua DPR Puan Maharani.
Dia meminta pemerintah tidak hanya menyediakan fasilitas kesehatan, tetapi juga aktif mendatangi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan medis.
“Pertolongan kesehatan harus lebih mudah dijangkau masyarakat, terutama bagi keluarga yang kurang memiliki akses informasi. Pelayanan dari negara harus bisa jemput bola dalam keadaan tertentu,”
kata Puan di Jakarta, Senin (2/11/2026).
NS meninggal dunia pada Kamis (29/10) setelah sebelumnya menjadi perhatian publik akibat kabar dirinya tidak memperoleh asupan makanan dan susu selama sepuluh hari.
Namun, belakangan diketahui balita tersebut mengalami sejumlah komplikasi kesehatan yang menyebabkan nafsu makannya menurun.
Puan menilai peristiwa tersebut harus menjadi evaluasi bersama agar masyarakat tidak terlambat mendapatkan pertolongan medis.
Menurutnya, akses terhadap layanan kesehatan harus dipastikan tersedia sejak anak mulai menunjukkan gejala sakit.
Dia meminta pemerintah memperluas edukasi kesehatan sekaligus memberikan pendampingan kepada keluarga yang membutuhkan.
Selain itu, Puan mendesak pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan menelusuri seluruh proses penanganan medis terhadap NS. Penelusuran tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh dengan tetap menghormati privasi dan kondisi keluarga.
Puan juga menekankan pentingnya memperkuat pelayanan kesehatan bagi anak-anak dari keluarga rentan.
Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan informasi maupun akses pelayanan tetap mendapatkan pendampingan.
Menurutnya, perangkat desa juga perlu dilibatkan karena memiliki hubungan langsung dengan masyarakat di wilayah masing-masing.
Peran mereka dinilai penting untuk membantu warga memperoleh akses pengobatan ketika menghadapi kondisi darurat.
“Kebutuhan transportasi, pendampingan, dan pengasuhan anggota keluarga lainnya dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk membawa anak berobat,” katanya.
DPR, lanjut Puan, akan mengawasi langkah pemerintah dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pengawasan tersebut juga mencakup keberlanjutan pendampingan bagi anak-anak yang memiliki risiko gangguan kesehatan.
“Setiap keluarga perlu mempunyai kepastian bahwa ketika anak sakit, ada pertolongan yang dapat mereka jangkau,” ujarnya.