Penulis
Zendy Pradana
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons putusan hakim yang kembali menolak gugatan praperadilan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Azis Taba, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024.
Gugatan tersebut berkaitan dengan keabsahan penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK. Ini merupakan gugatan praperadilan kedua yang diajukan Asrul melawan KPK.
Sebelumnya, Asrul juga mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan.
“KPK mengapresiasi putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka Asrul Azis Taba terkait pelaksanaan penggeledahan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji,”
ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (10/8/2026).
Budi menjelaskan, tindakan penyidik KPK dalam menggeledah Asrul telah sesuai dengan prosedur. Hal itu, menurut dia, diperkuat oleh putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
“Bagi KPK, putusan praperadilan ini menjadi bagian dari mekanisme kontrol yudisial yang harus dihormati. KPK sejak awal berkomitmen menjalankan setiap proses penegakan hukum secara profesional, berdasarkan kecukupan alat bukti, serta tetap menghormati hak-hak hukum setiap pihak,”
kata Budi.
Budi menambahkan, lembaga antirasuah kini akan fokus menangani pokok perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan yang segera memasuki tahap persidangan.
Sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024 rencananya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).
“Dalam pembacaan surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum KPK tentu akan menguraikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkaranya berdasarkan hasil penyidikan, termasuk rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi dugaan tindak pidana,”
beber Budi.
Sebelumnya, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Asrul terkait keabsahan penggeledahan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024.
Sidang putusan perkara Nomor 121/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.
“Mengadili, dalam pokok perkara menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar hakim tunggal PN Jakarta Selatan Sulistyo Muhamad Dwi Putro di ruang sidang.