Penulis
Zendy PradanaJAKARTA, Probusmedia – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba terkait penggeledahan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
Sidang praperadilan perkara nomor 121/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/8/2026). Hakim menyatakan menolak seluruh gugatan praperadilan Asrul Azis Taba.
“Mengadili, dalam pokok perkara menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar hakim tunggal PN Jaksel, Sulistyo Muhamad Dwi Putro di ruang sidang.
Hakim menyatakan bahwa upaya penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Upaya penggeledahan tersebut juga sudah menyertakan surat penetapan penggeledahan.
Diketahui, gugatan praperadilan soal upaya penggeledahan KPK ini merupakan gugatan yang kedua diajukan oleh Asrul Azis Taba.
Adapun gugatan yang pertama diajukan mengenai penetapan tersangka dari KPK.
Gugatan praperadilan mengenai penetapan tersangka itu juga ditolak oleh hakim tunggal PN Jakarta Selatan.
KPK sebelumnya sudah menetapkan status tersangka sekaligus menahan empat orang dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
Empat orang tersangka itu yakni mantan Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Yaqut Cholil Qoumas (YCQ); mantan Stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA); Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM); dan Ketum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR).
Hakim tunggal PN Jaksel, Sulistyo Muhamad Dwi Putro di ruang sidang saat membacakan amar putusan gugatan praperadilan Asrul Azis Taba, Senin (10/8/2026).