Penulis
Langgeng PujiJAKARTA, Probusmedia – Bareskrim Polri masih mendalami kemungkinan keterlibatan korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjerat 72 tersangka di sejumlah wilayah.
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan, sebagian besar tersangka mengaku melakukan pembakaran untuk mempermudah pembukaan lahan.
“Sebagian besar pengakuannya masih individu, tetapi nanti akan kami lihat dari transaksi keuangannya, apakah biaya itu biaya pribadi ataupun ada aliran-aliran dari korporasi yang menyuruh atau memerintahkan mereka untuk melakukan pembakaran,” kata Irhamni di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2026).
Berdasarkan pemeriksaan terhadap para tersangka dan saksi, lanjut Irhamni, sebagian besar pelaku sengaja membuka lahan dengan cara membakar.
Baca juga:
Polisi Tetapkan 72 Tersangka KarhutlaSebelum dibakar, lahan tersebut umumnya telah ditebang sekitar tiga hingga empat bulan sebelumnya. Kondisi itu ditemukan di sejumlah wilayah, antara lain Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
“Mereka sudah tebang. Makanya di situ ada parang, ada alat-alat untuk melakukan penebangan kawasan lahan yang sudah terbuka sebenarnya,” ujar Irhamni.
Setelah lahan ditebang, para pelaku membakar sisa vegetasi untuk membersihkan atau melakukan land clearing.
Menurut Irhamni, metode pembakaran dipilih karena biaya pembersihan lahan menggunakan alat berat dinilai lebih mahal.
“Karena untuk membersihkan, untuk dilakukan land clearing kan mahal kalau menggunakan alat, apalagi BBM juga mahal sekarang, menggunakan sewa alat juga mahal. Yang paling mudah adalah dibakar,” katanya.
Irhamni menegaskan, alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk membakar lahan. Bareskrim akan tetap melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran.
Telusuri Aliran Dana
Irhamni mengatakan, penyidik tidak hanya mengejar pelaku pembakaran di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain di balik aksi tersebut.
Polisi akan memeriksa aliran dana dan bukti lainnya untuk mengetahui apakah para pelaku bekerja sendiri atau mendapatkan perintah dari korporasi.
“Kami tidak percaya apa pengakuan dia, tetapi fakta bukti transaksi ataupun evidence-evidence lain akan kami cari apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain ataupun korporasi yang memerintahkan pembukaan tersebut,” kata Irhamni.
Dia menegaskan, penyidik akan memburu seluruh pihak yang terlibat, baik individu maupun korporasi.
Namun, jumlah kasus pembakaran yang ditangani cukup banyak dibandingkan dengan jumlah personel yang tersedia. Oleh karena itu, kepolisian akan menentukan skala prioritas dalam melakukan penegakan hukum.
“Skala prioritas akan kami bagi untuk melakukan penegakan hukum, mengejar pelaku-pelaku baik individu ataupun korporasi yang terlibat,” ujar Irhamni.
