Penulis
Alfredo SitompulEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Pakar kehutanan dan lingkungan Bambang Hero Saharjo meminta aparat penegak hukum mengusut kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga jajaran manajemen perusahaan apabila kebakaran terjadi di area korporasi.
Menurutnya, penyidikan tidak cukup hanya berhenti pada pelaku di lapangan. Bambang menjelaskan, kepolisian perlu menelusuri pihak dalam struktur korporasi yang memiliki kewenangan atas pengelolaan lahan.
“Biasanya untuk korporasi yang dikejar itu adalah manajer dan direkturnya,” kata Bambang kepada Probusmedia, Selasa (25/8/2026).
Baca juga:
DPR Desak Pelaku Karhutla Dihukum BeratMenurut Bambang, penelusuran tersebut penting untuk mengetahui pihak yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan lahan yang terbakar.
Ia juga menegaskan penyidik dapat menelusuri struktur perusahaan dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan fakta serta bukti yang ditemukan dalam penyidikan.
Dalam penanganan kasus karhutla, kata Bambang, menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik yang belum terbiasa menangani kasus semacam itu.
“Karena kebakaran hutan dan lahan ditangani oleh kriminal khusus (Krimsus) dan bukan kriminal umum (krimum),” ujar Bambang.
Meski demikian, Bambang tidak setuju dengan spekulasi publik yang menyebut aparat penegak hukum takut terhadap jajaran manajemen dalam kasus ini.
Dalam kasus karhutla, Bambang menyebut jajaran manajemen korporasi seperti direktur dan manajer telah banyak yang dihukum.
“Saya tidak setuju dengan pendapat ini, karena sudah banyak juga direktur dan manajer yang dipenjara,” katanya.
Dengan begitu, ia menegaskan bahwa pengusutan perkara karhutla yang berkaitan dengan korporasi perlu dilakukan secara menyeluruh.
Termasuk, kata Bambang, menelusuri pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lahan hingga jajaran manajemen perusahaan apabila bukti penyidikan mengarah kepada mereka.
Di samping itu, Bambang menekankan bahwa kasus yang tengah ditangani penyidik dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan.
Hal itu dia sampaikan setelah kepolisian telah menetapkan 72 tersangka atas kasus itu. Para pelaku, menurutnya dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, atau Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
“Nanti penegakan hukumnya akan dilakukan menggunakan regulasi yang ada,” kata dia.