Penulis
Langgeng PujiEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Bareskrim Polri membuka peluang menjerat korporasi, termasuk perusahaan terbuka (Tbk), jika ditemukan bukti keterlibatan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan status perusahaan sebagai korporasi tidak membuatnya luput dari proses hukum apabila penyidik menemukan alat bukti yang cukup.
“Di Tbk itu sekali lagi selama itu ada buktinya akan kami kejar korporasi. Tetapi kita meminta pertanggungjawaban pidana terhadap siapa pun, orang individu ataupun korporasi itu kan berdasarkan alat bukti,” kata Irhamni di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Minggu (23/8/2026).
Irhamni menjelaskan penyidik membutuhkan alat bukti untuk meminta pertanggungjawaban pidana, baik terhadap individu maupun korporasi.
Menurut dia, keterangan saksi memang menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan. Namun, keterangan tersebut dapat berubah karena berbagai faktor.
“Alat bukti yang paling mudah adalah sebenarnya keterangan saksi. Tetapi keterangan saksi itu bisa berubah ketika banyak faktor. Ada ketakutan, lupa, dan sebagainya,” ujar Irhamni.
Oleh karena itu, penyidik juga mengutamakan bukti ilmiah atau scientific evidence dalam mengungkap keterlibatan pihak tertentu dalam kasus karhutla.
Irhamni mengatakan, transaksi keuangan menjadi salah satu bukti penting yang dapat digunakan penyidik untuk mengungkap hubungan antara pelaku di lapangan dengan pihak lain.
Selain transaksi keuangan, polisi akan mengumpulkan bukti petunjuk serta bukti lain yang dapat mengaitkan seseorang atau korporasi dengan tindak pidana karhutla.
“Alat bukti utama adalah alat bukti scientific evidence. Transaksi keuangan, kemudian bukti-bukti petunjuk ataupun hal-hal yang lain yang mengaitkan keterlibatan pihak-pihak itu,” katanya.
Dia menegaskan, Bareskrim tidak akan membatasi penyidikan hanya pada pelaku perorangan.
Jika hasil penyidikan menemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan korporasi, termasuk perusahaan terbuka, polisi akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
