JAKARTA, Probusmedia — Partai Nasdem belum mengambil langkah politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mulai menjajaki komunikasi dengan sejumlah partai di DPR untuk menindaklanjuti polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sejauh ini meminta kadernya tetap bekerja sesuai aturan dan mendukung pemerintahan yang sedang berjalan.
“Kebetulan NasDem sendiri, Ketua Umum memerintahkan tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku,”
kata Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Sahroni menjelaskan, arahan Surya Paloh saat ini juga mencakup dukungan terhadap pemerintah.
Menurut dia, belum ada perintah tambahan dari ketua umum partainya mengenai persoalan lain, termasuk polemik ijazah Gibran.
“Memberikan dukungan kepada pemerintah. Yang lain-lain belum ada perintah,” katanya.
Sementara itu, PKS mulai menjalin komunikasi politik dengan sejumlah partai untuk membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Gibran yang menjadi perhatian publik.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah penggunaan hak angket di DPR, meski partai tersebut belum menetapkan keputusan akhir.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, partainya masih mengkaji berbagai kemungkinan langkah yang dapat ditempuh. Ia menjelaskan, pengajuan hak angket membutuhkan dukungan sedikitnya 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.
“Tentu satu per satu, yang sekarang ini kita coba komunikasi politik terlebih dahulu, karena bagaimanapun keputusan MK tidak bisa dianggap angin lalu, begitu,”
kata Mardani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/10/2026).