JAKARTA, Probusmedia — Program makan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah dugaan keracunan dialami sejumlah penerima manfaat di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir.
Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Program makan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah dugaan keracunan dialami sejumlah penerima manfaat di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyebut persoalan tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai deretan angka, karena menyangkut kesehatan anak dan masa depan generasi Indonesia.
Netty menyampaikan keprihatinannya terhadap penerima manfaat yang terdampak dugaan keracunan tersebut.
Ia berharap seluruh korban segera mendapatkan pemulihan dan penanganan berjalan secara optimal.
“Setiap kejadian tentu menjadi perhatian kita bersama, karena di balik angka-angka tersebut ada anak-anak dan masyarakat yang harus kita jaga kesehatannya sebagai bagian dari masa depan Indonesia,”
ujar Netty di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Menurut Netty, kejadian yang berulang harus dijadikan alarm untuk mengevaluasi mekanisme pengawasan MBG secara menyeluruh.
Pengawasan, kata dia, tidak boleh hanya dilakukan ketika makanan sudah dikonsumsi, tetapi harus diterapkan sejak tahap perencanaan hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.
Ia menilai pengawasan perlu mencakup penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis, pemilihan serta penerimaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, hingga proses pengantaran makanan.
Setiap tahapan tersebut harus memiliki mekanisme kontrol yang mampu mendeteksi potensi masalah sebelum berdampak kepada penerima manfaat.
“Setiap tahapan harus memiliki standar yang jelas, pengawasan yang berjalan dan penanggung jawab yang dapat memastikan standar tersebut dipenuhi. Dengan begitu, potensi masalah bisa ditemukan dan dicegah sedini mungkin,” katanya.
Netty juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membuka hasil audit atas setiap kejadian secara transparan kepada publik.
Sebab, informasi tersebut penting untuk mengungkap penyebab kejadian sekaligus menentukan titik dalam proses pelaksanaan MBG yang perlu diperbaiki.
“Kita juga perlu mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Apakah persoalannya bahan baku, pengolahan, waktu konsumsi, penyimpanan, distribusi, atau faktor lainnya. Hasil audit ini penting agar menjadi pembelajaran bagi SPPG yang lain,” ujar Netty.
Ia menekankan hasil pemeriksaan tidak seharusnya hanya digunakan untuk menyelesaikan kasus secara individual.
Temuan audit harus menjadi dasar perbaikan sistem dan langkah pencegahan yang dapat diterapkan secara nasional.
“Kalau ditemukan pola kesalahan yang sama, jangan menunggu kejadian berikutnya. Segera lakukan evaluasi terhadap SPPG lain yang memiliki risiko serupa,” ujarnya.
Selain memperkuat pengawasan internal, Netty meminta BGN membuka kanal pengaduan masyarakat yang mudah digunakan dan cepat merespons laporan.
Orang tua, siswa, guru, maupun masyarakat umum dinilai perlu memiliki akses untuk melaporkan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG.
“Saya kira pemerintah juga dapat mempertimbangkan bentuk apresiasi atau reward bagi pelapor. Masyarakat bisa menjadi bagian dari sistem pengawasan,” katanya.
Netty mengingatkan keberhasilan MBG tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan banyaknya makanan yang berhasil dibagikan kepada masyarakat.
Aspek keamanan, mutu, dan keselamatan penerima manfaat harus menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan program tersebut.
“Setiap kejadian harus kita jadikan bahan evaluasi agar program ini semakin baik, semakin aman dan semakin dipercaya masyarakat,” katanya.
