Penulis
Alfredo Sitompul
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto dan Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu Rahmad Widodo.
KPK memutuskan hal tersebut setelah keduanya mangkir dari pemeriksaan yang dijadwalkan pada Senin (7/9/2026).
“Tentu penyidik nanti akan melakukan penjadwalan ulang,”
kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Senin (7/9/2026).
Budi mengatakan pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mendalami proses pengusulan hingga penganggaran proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Keterangan keduanya juga akan digunakan penyidik untuk memperkuat konstruksi perkara.
“Karena memang penyidik butuh untuk mendalami bagaimana proses pengusulan-pengusulan proyek di sana, bagaiman proses dan mekanisme penganggarannya, bagaimana kemudian proyek-proyek itu bisa goal yang kemudian dilaksanakan di dinas-dinas terkait,” kata dia.
Meski begitu, Budi belum memastikan kapan kedua saksi tersebut akan menjalani pemeriksaan ulang.
Sebelumnya, KPK memeriksa Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni sebagai saksi selama dua kali pada Selasa (4/8/2026) dan Senin (10/8/2026) Agustus lalu.
Kemudian, lembaga antirasuah memeriksa Ketua Komisi I DPRD Kota Bengkulu Bambang Hermanto pada Jumat (4/9/2026).
Dari keterangan saksi tersebut, KPK akan menelaah, menganalisis, dan mengonfirmasi dengan saksi lainnya, termasuk temuan-temuan dalam penggeledahan, guna membantu penyidik mengonstruksikan perkara secara utuh.
Selama proses penyidikan ini berjalan, KPK telah menyita rumah mewah di Jakarta Selatan dan satu unit mobil mewah Mitsubishi Pajerosport milik Vinna Ledy Anggraheni.
KPK saat ini sedang mengusut pengembangan dari perkara dugaan korupsi berupa suap izin proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Tahun Anggaran (TA) 2025-2026. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, menjadi salah satu tersangka.
Ada pihak swasta di kasus Pemkab Rejang Lebong yang diduga terlibat suap di Pemkot Bengkulu.
KPK juga sudah melakukan serangkaian penggeledahan untuk mencari barang bukti. Rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu termasuk yang digeledah tim penyidik.
Dari sana, penyidik menemukan dan menyita uang sejumlah Rp4 miliar.
Dalam menangani kasus dugaan korupsi di Kota Bengkulu ini, KPK menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum. Tersangka nantinya akan dicari dan ditetapkan dalam proses berjalan.
