JAKARTA, Probusmedia – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan kian mengancam keselamatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, hingga menekan perekonomian.
Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan kian mengancam keselamatan masyarakat, mengganggu aktivitas sehari-hari, hingga menekan perekonomian.
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan bahkan menyebut Kalimantan sudah seperti setengah neraka karena maraknya karhutla. Atas kondisi tersebut, Daniel mendesak pemerintah segera menetapkan karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional,”
kata Daniel, Jumat (21/8/2026).
Daniel menilai dampak karhutla sudah melampaui persoalan kebakaran semata karena kualitas udara terus memburuk dan kabut asap mengganggu aktivitas masyarakat.
Kondisi tersebut juga menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah turun drastis hingga berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Di sejumlah titik terdampak, jarak pandang bahkan dilaporkan hanya sekitar 10 meter sehingga aktivitas warga dan transportasi ikut terganggu.
Kondisi serupa terjadi di wilayah Banjarbaru dan sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang terdampak kabut asap cukup parah.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebaran titik panas atau hotspot di Kalimantan masih tinggi, dengan Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah titik terbanyak. Terdapat 767 titik panas di Kalimantan Tengah, disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara tiga titik.
Daniel meminta pemerintah tidak sekadar menjadikan data hotspot sebagai angka pemantauan, tetapi segera mengubahnya menjadi dasar penanganan di lapangan.
Menurut dia, setiap titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diverifikasi agar titik api yang berpotensi meluas dapat ditangani sebelum membesar.
“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” ujarnya.
Kondisi karhutla juga tergambar melalui berbagai rekaman yang beredar di media sosial, mulai dari kobaran api yang meluas hingga kabut asap yang menghambat aktivitas warga.
Informasi masyarakat turut memperlihatkan anak-anak kesulitan berangkat sekolah serta kecelakaan kendaraan akibat jarak pandang yang terbatas.
“Tentunya ini menjadi keprihatinan karena dampak Karhutla semakin mengganggu aktivitas sekolah anak-anak seperti di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat kondisi udara yang buruk,” ujar Daniel.
Menurut Daniel, dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan terganggunya aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Kebakaran tersebut juga mengancam ekosistem dan habitat satwa serta menimbulkan polusi udara yang dampaknya dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ratusan sekolah di Malaysia bahkan dilaporkan ditutup sementara akibat kabut asap yang berasal dari karhutla di Indonesia.
Pemerintah Malaysia juga disebut menyatakan kesiapan membantu penanganan kebakaran agar dampaknya dapat segera dikendalikan.
Ia juga mendorong penguatan operasi pemadaman dari udara dan darat dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki risiko penyebaran api tinggi.
“Kami mendesak pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing,” katanya.
Daniel juga meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dengan melibatkan lembaga terkait.
Menurut dia, langkah tersebut perlu dilakukan ketika masih terdapat potensi pertumbuhan awan sebelum musim kemarau mencapai kondisi paling parah.
“Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya,” ujar Daniel.
Legislator asal Kalimantan Barat itu juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi karhutla yang berulang hampir setiap tahun.
Ia menilai penanganan seharusnya tidak menunggu kebakaran membesar sebelum dilakukan secara serius dan masif.
“Saya juga mempertanyakan bagaimana mitigasi yang dilakukan pemerintah karena karhutla ini kan bencana yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kenapa menunggu sampai besar baru kemudian ditangani secara serius,” katanya.
