JAKARTA, Probusmedia — Pemulihan korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dinilai tidak boleh berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir.
Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Pemulihan korban bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dinilai tidak boleh berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah memastikan layanan kesehatan, termasuk kesehatan mental dan pemantauan penyakit, tetap berjalan secara berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.
Desakan tersebut disampaikan Charles dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin di Gedumh, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Charles mengatakan dampak psikologis akibat bencana tidak selalu berakhir setelah kondisi darurat terlewati.
Berdasarkan pengalamannya saat mengikuti kunjungan kerja ke Flores, anak-anak yang kehilangan anggota keluarga menjadi kelompok yang sangat rentan mengalami trauma berkepanjangan.
“Tentu saja kalau kita bicara trauma, dampak trauma itu tidak hanya saat itu saja, apalagi terhadap anak-anak. Dampaknya bisa sampai jangka panjang, pembentukan karakternya bisa terdampak, dan lain sebagainya,” ujar Charles.
Charles kemudian menceritakan kondisi salah satu keluarga yang ditemuinya ketika berada di Flores.
Kedua orang tua dalam keluarga tersebut meninggal dunia setelah tertimpa bangunan, sementara delapan anak harus menghadapi kehilangan orang tua di tengah situasi bencana.
Menurut Charles, kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa pendampingan psikologis bagi penyintas, terutama anak-anak, tidak bisa dilakukan secara singkat.
Pemerintah dinilai perlu menyusun program jangka menengah dan panjang dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan relawan.
“Perencanaannya ke depan seperti apa? Jangka menengahnya, jangka panjangnya, tanggung jawab dengan Pemerintah Daerahnya seperti apa?” katanya.
Selain persoalan kesehatan mental, Charles menyoroti perlunya penguatan pemantauan kondisi kesehatan masyarakat di tempat pengungsian.
Dengan jumlah pengungsi yang mencapai sekitar 180 ribu orang, pemerintah dinilai harus memastikan kondisi kesehatan mereka diperiksa dan dipantau secara berkala.
Pemantauan tersebut diperlukan untuk mendeteksi sejak dini berbagai penyakit yang mulai bermunculan di pengungsian.
Beberapa di antaranya adalah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, dan penyakit kulit, sekaligus memastikan obat-obatan serta layanan kesehatan tersedia bagi para pengungsi.
Charles juga meminta pemerintah memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke seluruh titik pengungsian.
Sebab, tidak semua warga terdampak tinggal di lokasi pengungsian terpusat dan sebagian memilih membuat tempat pengungsian kecil di sekitar rumah karena masih khawatir terhadap gempa susulan.
“Jadi bagaimana sekarang teman-teman tenaga kesehatan di sana atau fasilitas pelayanan kesehatan di sana bisa menjangkau dan mendata pengungsian-pengungsian ini?” kata Charles.
Perhatian juga diarahkan kepada korban bencana yang memiliki penyakit kronis dan membutuhkan obat secara rutin.
Politikus PDIP itu mengingatkan kondisi bencana tidak boleh membuat pasien tuberkulosis (TB) maupun orang dengan HIV kehilangan akses terhadap pengobatan mereka.
“Penyakit-penyakit ini tidak boleh putus obat, Pak. Kita harus pastikan bahwa setiap individu yang menjadi korban bencana, jika mereka merupakan penderita penyakit kronis, obat-obatnya tidak boleh terhenti,” katanya.
Charles menilai keberlanjutan pengobatan menjadi bagian penting dalam proses pemulihan korban bencana.
Terputusnya konsumsi obat bagi pasien penyakit kronis dapat memperburuk kondisi kesehatan sekaligus meningkatkan risiko munculnya gangguan kesehatan yang lebih serius.
Karena itu, ia meminta Kementerian Kesehatan memastikan sistem layanan kesehatan di wilayah terdampak mampu menjangkau seluruh pengungsi.
Pemerintah juga perlu memastikan potensi penyakit dapat terdeteksi sejak dini dan pasien dengan penyakit kronis tetap memperoleh pengobatan sesuai kebutuhannya.
Menurut Charles, pemulihan pascabencana tidak semestinya hanya diukur dari pulihnya kondisi fisik korban.
Kesehatan mental dan keberlanjutan kondisi kesehatan masyarakat terdampak juga harus menjadi bagian utama dari strategi pemulihan agar para penyintas benar-benar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak.
