Penulis
Ponco SulaksonoJakarta, Probusmedia – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar rencana memperbaiki dan menetapkan ulang buku pelajaran tingkat SD hingga SMA tidak kembali terjebak menjadi proyek pergantian buku secara besar-besaran.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji mengatakan pergantian pemerintahan tidak semestinya selalu diikuti pergantian buku pelajaran, sementara persoalan mendasar kualitas pendidikan justru tidak kunjung terselesaikan.
Menurut Ubaid, persoalan utama pendidikan Indonesia saat ini bukan kekurangan buku baru, melainkan rendahnya kualitas pembelajaran.
“Kita seperti terjebak dalam tradisi: ganti menteri, ganti kurikulum; ganti presiden, ganti buku. Tetapi setelah berbagai buku baru dicetak dan anggaran besar dikeluarkan, kualitas pendidikan kita tetap menghadapi persoalan yang sama. Jangan sampai kita hanya sibuk mengganti buku, tetapi gagal memperbaiki pendidikan,” kata Ubaid dalam keterangan tertulis, Senin (10/8/2026).
Ubaid mengakui buku ajar memang harus terus dievaluasi. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan isi buku sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, mudah dipahami anak, melatih kemampuan berpikir kritis, relevan dengan kehidupan peserta didik, inklusif, serta tidak mengandung kesalahan materi ataupun bias.
Namun, kata Ubaid, pemerintah tidak boleh membangun persepsi bahwa rendahnya kualitas pendidikan dapat diselesaikan hanya dengan mengganti buku pelajaran.
“Buku baru tidak otomatis membuat pendidikan menjadi bermutu. Buku hanyalah salah satu instrumen pembelajaran. Kalau kesejahteraan dan kualitas guru, budaya membaca, kemampuan literasi dan numerasi, ketimpangan fasilitas, serta proses belajar di kelas tidak diperbaiki, mengganti buku hanya akan mengganti benda, bukan mengubah kualitas pendidikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ubaid juga mengingatkan adanya risiko pemborosan anggaran apabila evaluasi buku langsung diterjemahkan menjadi pencetakan ulang jutaan eksemplar buku di seluruh Indonesia.
Menurut Ubaid, sebelum memutuskan mengganti buku, pemerintah seharusnya melakukan audit secara menyeluruh terhadap buku-buku yang saat ini digunakan. Audit harus mampu menjawab secara jelas buku mana yang memang sudah tidak layak, buku mana yang hanya membutuhkan revisi sebagian, dan buku mana yang masih dapat digunakan.
“Jangan semua persoalan buku dijawab dengan pengadaan buku baru. Kalau yang bermasalah hanya beberapa bagian, revisi bagian itu. Jangan kemudian seluruh buku diganti hanya karena pemerintahan berganti. Itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran, bahkan bisa menggeser agenda pendidikan menjadi sekadar proyek pengadaan,” katanya.
Ubasi menilai kebijakan pendidikan membutuhkan kesinambungan lintas pemerintahan. Ia menegaskan presiden dan menteri boleh berganti, tetapi sistem pendidikan tidak semestinya selalu dimulai kembali dari nol.
“Setiap pemerintahan memang ingin meninggalkan legacy. Tetapi legacy pendidikan tidak boleh diukur dari berapa juta buku baru yang dicetak. Legacy pendidikan seharusnya diukur dari apakah anak semakin mampu membaca, berhitung, bernalar, berpikir kritis, dan mendapatkan pendidikan yang bermutu,” katanya.
JPPI juga meminta proses penyusunan dan penetapan buku ajar dijauhkan dari kepentingan politik maupun kepentingan bisnis pengadaan.
Ubaid mengatakan penyusunan buku semestinya berbasis pada kebutuhan peserta didik dan bukti ilmiah, bukan berdasarkan selera pejabat atau keinginan setiap rezim untuk memiliki buku pelajaran versinya sendiri.
Proses tersebut harus melibatkan guru, akademisi, ahli mata pelajaran, ahli pedagogi, ahli perkembangan anak, kelompok pendidikan inklusif dan disabilitas, masyarakat sipil, serta dilakukan melalui uji coba kepada guru dan siswa dari berbagai kondisi daerah.
Menurutnya, buku juga harus diuji bukan hanya dari sisi kesesuaian dengan kurikulum, tetapi dari kemampuannya membantu anak memahami pelajaran, membangun rasa ingin tahu, serta meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan penalaran.
“Jangan sampai alasan memperbaiki kualitas buku menjadi pintu masuk bagi proyek bisnis buku pelajaran. Pemerintah harus transparan mengenai buku apa yang akan diganti, berapa anggarannya, siapa yang menyusun, siapa yang menilai, siapa yang mencetak, dan bagaimana proses pengadaannya,” kata Ubaid.
Ubaid menegaskan pembenahan buku pelajaran harus ditempatkan sebagai bagian dari reformasi pembelajaran secara menyeluruh, bukan sebagai program yang berdiri sendiri.
“Kalau setiap lima tahun kita mengganti buku, tetapi kemampuan membaca, berhitung, dan bernalar anak tetap rendah, berarti yang bermasalah bukan sekadar bukunya, tetapi sistem pendidikannya. Jangan sampai pendidikan Indonesia kaya proyek, tetapi miskin prestasi,” katanya.