Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Aset hasil sitaan dan rampasan negara tak cukup hanya diamankan, tetapi juga harus dikelola agar nilainya tidak menyusut dan dapat kembali memberi manfaat bagi negara.
Karena itu, Komisi III DPR mulai mengkaji urgensi pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset tersebut dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun mengatakan, persoalan aset hasil sitaan dan rampasan memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar proses penyitaan.
Menurutnya, negara juga perlu memastikan aset tersebut tersimpan, dikelola, dan dijaga nilainya hingga memberikan manfaat secara optimal.
“Kami perlu memperoleh gambaran mengenai model kelembagaan yang paling tepat, termasuk kemungkinan pembentukan badan khusus yang memiliki kemampuan mengelola aset secara profesional,”
kata Adang di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Adang menyebut pengalaman lembaga penegak hukum dalam mengelola aset perlu dievaluasi untuk mencari sistem yang lebih efektif.
Sebab, aset yang telah disita atau dirampas berisiko mengalami penurunan nilai jika tidak segera ditangani secara profesional.
Politikus PKS itu kemudian mempertanyakan model kelembagaan yang paling tepat untuk menjalankan fungsi tersebut.
Ia membuka opsi agar pengelolaan tetap dilakukan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan atau dialihkan kepada badan baru yang secara khusus bertugas mengelola aset.
“Apakah tetap seperti sekarang yang ada Kejaksaan atau lembaga baru?” kata Adang.
Tak hanya soal lembaga pengelola, Adang juga menyoroti pentingnya RUU Perampasan Aset sebagai dasar hukum yang mampu menyatukan berbagai aturan terkait perampasan dan pengelolaan aset.
Saat ini, ketentuan mengenai persoalan tersebut masih tersebar di sejumlah regulasi sehingga diperlukan pengaturan yang lebih terintegrasi.
Adang berharap masukan dari para akademisi dalam forum tersebut dapat memperjelas poin-poin penting yang perlu dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset.
Ia menekankan, undang-undang tersebut nantinya harus mampu menjadi payung hukum yang komprehensif untuk mengatur seluruh aspek perampasan dan pengelolaan aset.
“Coba dalami lagi, untuk kita bisa ada menambah wawasan dan konsultasi pengaturan Perampasan Aset yang tersebar ini, kunci-kuncinya mana aja yang kita harus ambil,” ujarnya.
