JAKARTA, Probusmedia — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan setelah puluhan ribu orang dilaporkan menjadi korban keracunan makanan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi total mekanisme penyediaan makanan dan mempertimbangkan sistem dapur berbasis sekolah.
Charles menilai tingginya jumlah kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG tidak bisa lagi dianggap sebagai insiden yang berdiri sendiri.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sistemik yang perlu dijawab dengan perubahan pola penyediaan makanan.
Berdasarkan data hingga 2 September 2026, tercatat 460 kejadian keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Kasus tersebut dilaporkan terjadi di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota dengan total 50.059 orang menjadi korban.
“Setengah dari kabupaten/ kota yang ada di Indonesia juga sudah pernah mengalami kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis,” ujar Charles dalam keterangan tertulis, Jum’at (4/9/2026).
Charles menilai dapur yang berada langsung di lingkungan sekolah dapat memangkas jeda waktu antara makanan selesai disiapkan hingga dikonsumsi siswa.
Politikus PDIP itu menjelaskan semakin lama makanan berada dalam suhu ruang, semakin besar pula potensi terjadinya kontaminasi bakteri.
Karena itu, sistem dapur berbasis sekolah dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam program MBG.
“Di atas 5 derajat, di bawah 60 derajat, maka kontaminasi bakteri semakin tinggi risikonya dan kembang biak bakteri juga semakin tinggi kemungkinannya,” ujarnya.
Charles mengatakan BGN sebenarnya telah menetapkan batas waktu konsumsi makanan MBG, yakni maksimal empat jam setelah makanan selesai dimasak.
Aturan tersebut membuat pengawasan terhadap suhu makanan menjadi faktor penting untuk mencegah bakteri berkembang dan menjaga keamanan makanan yang dikonsumsi siswa.
Tak hanya menyangkut keamanan pangan, Charles melihat sistem dapur sekolah juga dapat memberikan efek ekonomi bagi masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
Kebutuhan bahan makanan bisa dipasok dari pasar tradisional, peternak, hingga pelaku usaha pangan yang berada di sekitar sekolah.
Untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah terlanjur dibangun dan beroperasi, Charles mengusulkan pemerintah memberikan kompensasi kepada para pengelolanya.
Karena, pembayaran tersebut cukup dilakukan satu kali sehingga tidak menimbulkan beban anggaran secara terus-menerus selama program MBG berlangsung.
“Ada berapa puluh ribu dapur yang sudah beroperasi? Ganti kerugian. Pemerintah membayarkan sekali saja cukup, tidak lagi menjadi beban selama ini berjalan,” katanya.