Penulis
Fadel PrayogaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai membatasi aktivitas warga di sejumlah wilayah Kalimantan, sehingga kualitas udara Palangka Raya, Kalimantan Tengah menembus level berbahaya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak pemerintah mengambil langkah luar biasa dan menjadikan penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai prioritas nasional.
Menurut dia, evaluasi kebijakan penanganan karhutla harus diarahkan pada penguatan deteksi dini dan peningkatan patroli di kawasan yang rawan terbakar.
Pemerintah juga dinilai perlu meningkatkan akurasi sistem peringatan dini berbasis satelit sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mencegah kebakaran.
“Program Desa Peduli Api dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar perlu diperluas,” kata Alex kepada wartawan, Kamis (20/8/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai situasi tersebut tidak bisa lagi diperlakukan sebagai persoalan musiman karena dampaknya sudah meluas dan berpotensi berkembang menjadi krisis lingkungan.
Ancaman itu semakin serius karena fenomena El Nino diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus-September 2026, sehingga pemerintah diminta mengantisipasi kemungkinan memburuknya kondisi karhutla.
“Pada tahun 1997-1998 lalu, Indonesia juga dilanda fenomena El Nino yang kemudian menyebabkan krisis besar, karena memicu kebakaran di lebih dari 9 juta hektare lahan Kalimantan. Peristiwa itu kemudian jadi bencana lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20. Ini tidak boleh berulang sekarang ini,” ujarnya.
Alex menyebut desakan tersebut setelah dampak karhutla semakin nyata dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan.
Pada 19 Agustus 2026, indeks kualitas udara (AQI) di Palangka Raya mencapai 487 dan masuk kategori berbahaya.
Dampak kabut asap juga mulai dirasakan langsung oleh sektor pendidikan dan transportasi masyarakat.
Dinas Pendidikan menunda jam masuk siswa SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sedangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) dialihkan ke pembelajaran jarak jauh, sementara jarak pandang di sejumlah wilayah menyusut hingga 1,4 kilometer.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026, terdapat 1.487 titik panas yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan.
Sebarannya meliputi 767 titik di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 titik di Kalimantan Tengah, 34 titik di Kalimantan Selatan, dan 17 titik di Kalimantan Utara.
“Penyebaran titik Karhutla ini terjadi hampir di setiap provinsi dengan Kalimantan Tengah jadi episentrum kebakaran dengan konsentrasi tertinggi. Penanganan Karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional,” ujar Alex.
Alex menjelaskan penanganan karhutla harus dinaikkan menjadi prioritas nasional karena sejumlah daerah bahkan memperpanjang status tanggap darurat.
Salah satunya Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, yang memperpanjang status tanggap darurat hingga 4 September 2026.
Karhutla di Kobar juga telah membakar 859,49 hektare lahan dalam 189 kejadian dengan 461 titik panas.
Kecamatan Arut Selatan dan Kumai tercatat sebagai dua wilayah dengan dampak kebakaran paling parah.
Di Arut Selatan, tercatat 98 kejadian karhutla yang membakar 180,475 hektare lahan dengan 226 titik panas. Sementara di Kecamatan Kumai, terdapat 63 kejadian yang menghanguskan 584,41 hektare lahan.
Alex mengatakan pemerintah juga perlu menjadikan catatan kebakaran pada tahun-tahun sebelumnya sebagai dasar untuk memperbaiki strategi penanganan karhutla.
Data MapBiomas Fire menunjukkan periode 2014, 2015, dan 2019 menjadi masa dengan puncak kebakaran, dengan sekitar 61 persen kejadian berlangsung pada September-November dan mencapai titik tertinggi pada Oktober.
“Catatan sejarah ini merupakan warning bagi pemerintah, bahwa metode yang digunakan selama ini perlu dievaluasi total agar dampaknya tak kembali berulang,” ujar Alex.
