Penulis
Zendy Pradana
Editor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Ombudsman mengungkap ada sejumlah temuan mengenai dugaan maladministrasi terhadap korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Ombudsman menyebut temuan tersebut berupa terhambatnya akses pendidikan hingga bantuan yang belum merata.
Anggota Ombudsman, Robert Na Endi Jaweng menjelaskan bahwa temuan tersebut merupakan hasil monitoring selama bulan September hingga Oktober 2026.
“Dalam konteks maladministrasi, kami mencatat bahwa masih ada titik-titik maladministrasi yang butuh pembenahan ke depan,” ujar Rober Na Endi Jaweng di kantornya, Rabu (21/10/2026).
Robert menjelaskan ada empat temuan maladministrasi dalam penanganan bencana NTT. Temuan yang pertama ialah belum meratanya bantuan yang diberikan.
Robert menyebut bantuan yang diberikan kepada korban bencana belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan dan kondisi objektif di lapangan, termasuk skala kerusakan dan tingkat dampak bencana yang dialami masyarakat.
“Itu sering kali juga dampaknya gede tapi bantuannya sangat lama atau bantuannya tidak sebesar daerah lain yang mungkin punya akses terhadap mereka yang punya bantuan baik dari pemerintah mau pun non-pemerintah,” kata Robert.
Selanjutnya, temuan Ombudsman yakni persoalan hunian dan pendataan korban. Menurutnya, proses penanganan data korban bencana yang masih menjadi persoalan, terutama dalam bencana terbaru di Flores.
Dalam hal ini, Ombudsman menyebut pendataan dan verifikasi korban sebenarnya sudah selesai.
Namun, data tersebut masih harus ditinjau oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelum dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap serta program rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Hari ini problemnya data tersebut, data sudah bergerak tetapi kemudian masih ada saja yang dianggap oleh mereka yang bekerja di lapangan itu belum objektif, belum sesuai dengan apa yang terjadi,” ungkapnya.
Temuan Ombudsman yang ketiga yakni, layanan kesehatan dan pendidikan yang masih memprihatinkan.
Robert menjelaskan keberlanjutan layanan kesehatan dan pendidikan bagi korban bencana perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, dampak bencana tidak hanya dirasakan masyarakat saat ini, tetapi juga berpotensi memengaruhi generasi mendatang.
Contohnya, anak-anak korban bencana hanya dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar satu hingga dua kali dalam sepekan karena harus bergantian menggunakan tenda sekolah yang tersedia.
“Terlalu luas bagi anak-anak kita yang sekolahnya seminggu kadang-kadang cuman sekali, paling banyak dua kali karena dia harus bertukar giliran dengan kelas lain untuk memanfaatkan satu atau dua tenda yang ada,” kata Robert.
Dia menilai temuan tersebut perlu segera ditindaklanjuti melalui pembangunan fasilitas darurat agar pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat terdampak tetap berjalan.
“Ini temuan dari Ombudsman yang saya kira penting untuk segera direspons dengan pembangunan fasilitas darurat agar kembali bisa layanan pendidikan dan kesehatan sebagai sesuatu yang sangat krusial itu bisa terus berlanjut,” ucap Robert.
Selanjutnya, temuan keempat Ombudsman yakni, terdapat hambatan pelayanan administrasi publik.
Menurut Robert, Ombudsman sudah menemukan kendala dalam pelayanan administrasi publik bagi korban bencana. Persoalan tersebut mencakup pengurusan data kependudukan hingga administrasi yang dibutuhkan masyarakat untuk memulihkan kondisi ekonomi mereka setelah bencana.