JAKARTA, Probusmedia — Presiden Prabowo Subianto geram karena Indonesia menjadi sasaran olok-olok sejumlah negara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang asapnya berdampak hingga ke wilayah negara tetangga.
Padahal, sejumlah perusahaan asal negara-negara tersebut juga beroperasi di Indonesia dan harus ikut bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan tersebut dan berencana mengungkap perusahaan-perusahaan yang dinilai memiliki tanggung jawab atas karhutla.
Hal itu dikatakan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD), Kamis (22/10/2026).
“Padahal banyak yang bertanggung jawab perusahaan-perusahaan mereka yang di sini. Nanti pada saatnya kita umumkan lah nama-nama itu,”
kata Prabowo.
Kepala Negara juga menyoroti dugaan keterlibatan perusahaan asing dalam kasus karhutla di Indonesia.
Ia meminta agar perusahaan-perusahaan yang terbukti memiliki tanggung jawab tidak lepas dari kewajiban untuk ikut menangani persoalan tersebut.
“Kita perlu waspada, kebakaran hutan ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain menyoroti dugaan keterlibatan perusahaan asing, Prabowo mempertanyakan pemberian konsesi kepada perusahaan yang berulang kali melanggar aturan.
Ia mengaku terkejut karena ada perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran hingga 19 kali, tetapi masih memperoleh konsesi.
Prabowo menyebut, pemerintah perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap perusahaan yang berulang kali melanggar ketentuan.
Ia mengusulkan agar izin usaha perusahaan langsung dicabut apabila pelanggaran dilakukan untuk kedua kalinya.
“Melanggar 3 kali, 4 kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya sudah nggak usah lagi lah, kalau 2 kali melanggar cabut aja,” ucap Prabowo.