JAKARTA, Probusmedia — Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menilai penangkapan, pemenjaraan, dan vonis bersalah terhadap orang-orang yang menyuarakan protes dapat menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat untuk mengkritik pemerintah.
“Jelas sekali pesan dari pemenjaraan, penangkapan, dan vonis bersalah kepada mereka yang hanya sekadar menyuarakan protes adalah bahwa kalau Anda melanjutkan demonstrasi, kalau Anda terus bersuara kritis, Anda akan berujung di balik jeruji,” kata Usman dikutip Selasa (20/10/2026).
Usman menyebut mereka yang dikriminalisasi hingga dipenjarakan menghadapi dilema, berhenti menyuarakan aspirasi setelah menghadapi proses hukum atau justru tetap melakukan perlawanan meski berhadapan dengan kekerasan.
Menurut Usman, situasi tersebut semestinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, terutama ketika kondisi ekonomi Indonesia menghadapi berbagai tantangan.
Dia menyinggung rencana SMCI menempatkan Indonesia ke dalam kategori standalone market yang menjadi salah satu sinyal risiko ekonomi.
Usman pun mengingatkan apabila persoalan fiskal berkembang menjadi krisis moneter dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah, situasi tersebut berpotensi diikuti krisis politik.
“Kalau krisis politik menyusul, kita akan menyaksikan situasi di Paris hari ini, situasi di Prancis, di Indonesia,” ujarnya.
Usman pun meminta pemerintah mengubah kebijakan yang dinilainya terlalu berpihak kepada kelompok elite.
Kasus karhutla jadi sorotan
Dia menilai pemerintah perlu lebih serius memenuhi janji penyediaan lapangan kerja, memperluas akses perumahan, mencegah konflik lahan, serta menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dia juga mengkritik pendekatan pemerintah terhadap karhutla yang menurutnya berisiko lebih mengutamakan kepentingan komersial daripada pemulihan lingkungan.
Usman menilai kebakaran hutan dan lahan dapat membuka peluang bagi ekspansi bisnis, termasuk perkebunan sawit, tebu, dan pengembangan bahan bakar nabati atau biofuel.
Dia mengkhawatirkan orientasi tersebut justru mendorong eksploitasi lanjutan, alih-alih memperbaiki penyebab kebakaran dan memulihkan kawasan terdampak.
“Pemerintah justru sudah berpikir tentang komersialisasi eksploitasi lanjutan ketimbang restorasi, ketimbang koreksi atas penyebab-penyebab kebakaran hutan dan lahan,” kata Usman.
Dia menilai skala karhutla yang terjadi semakin meluas dan membutuhkan penanganan yang lebih serius.
Oleh karena itu, dia mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ekonomi dan lingkungan sekaligus memastikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik tetap terjaga.