Penulis
Langgeng Puji
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia – Tim kuasa hukum mantan Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah mempersoalkan penggunaan barang bukti berupa emas dan valuta asing (valas) sebagai dasar penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan ahli yang dihadirkan dalam sidang praperadilan menilai emas dan valas yang ditemukan penyidik tidak bisa langsung menjadi dasar penetapan tersangka TPPU.
“Barang bukti emas dan valas itu juga kami tanya, apakah barang bukti yang ditemukan tersebut bisa langsung digunakan sebagai dasar penetapan tersangka pencucian uang? Ahli jelas sekali mengatakan tidak bisa langsung digunakan,”
kata Febri seusai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).
Menurut Febri, penyidik harus lebih dulu memastikan tindak pidana asal atau predicate crime yang menghasilkan harta tersebut.
Selain itu, penyidik juga harus mengetahui siapa pemilik emas dan valas, asal-usulnya, hingga perubahan bentuk harta tersebut.
“Satu, harus jelas dulu tindak pidana asalnya, dan terkait objeknya harus jelas dulu siapa pemilik emas tersebut, kemudian didapatkan dari mana dan berubah bentuknya kapan. Jadi, itu harus jelas terlebih dahulu dan dari hasil tindak pidana apa,” ujar dia.
Febri mengatakan, persoalan tersebut penting karena dugaan tindak pidana asal dalam perkara yang menjerat kliennya masih harus dibuktikan.
Dia menyebut terdapat dugaan aliran dana kepada pihak tertentu dengan nilai sekitar Rp40 miliar hingga Rp50 miliar yang dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) penanganan kasus PT ASABRI 2020-2024.
Namun, Febri menegaskan Febrie membantah pernah menerima aliran dana tersebut.
“Pak FA tegas mengatakan tidak pernah menerima aliran dana tersebut,” kata Febri.
Menurut dia, jika memang terdapat dugaan tindak pidana asal dan aliran dana kepada pihak tertentu, penyidik tidak bisa secara otomatis mengaitkan seluruh barang yang ditemukan dengan dugaan TPPU.
“Ketika ada dugaan aliran dana terhadap pihak tertentu dalam jumlah misalnya sekitar Rp40-an miliar atau Rp50 miliar, maka seharusnya pencucian uangnya berlaku ke depan, tidak bisa kemudian gelondongan diterapkan terhadap semua bukti yang didapatkan,” ujar dia.
Febri juga mempersoalkan belum jelasnya kepemilikan emas dan valas yang dijadikan barang bukti tersebut.”
Apalagi pemilik emas dan pemilik valas itu belum jelas sampai dengan saat ini,” kata Febri.
Febrie Adriansyah mengajukan praperadilan dengan Nomor Perkara 134/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.
Dalam perkara tersebut, dia mempersoalkan penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan TPPU serta keabsahan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik.
