JAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua tas besar yang dibawa oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB) Rustian terkait kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) atau dana darurat bencana.
Dua tas tersebut sempat dibawa Rustian ketika datang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, Selasa (27/10/2026).
Rustian menyerahkan tas tersebut kepada penyidik untuk disita.
“Jadi memang tadi penyidik juga melakukan penyitaan atas dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa,”
ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Budi menyebut, tas tersebut berisikan sejumlah dokumen terkait proyek-proyek yang tengah dikerjakan oleh vendor soal dana darurat bencana.
“Terkait dengan isi tas,itu adalah beberapa dokumen yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dikerjakan oleh para vendor,” kata Budi.
Sebelumnya Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB) Rustian telah rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) arau dana darurat bencana di BNPB, Selasa (27/10/2026). KPK memeriksa Rustian kurang lebih selama tujuh jam.
Berdasarkan pantauan probusmedia, Rustian selesai diperiksa sekitar pukul 17.00 WIB, sedangkan pemeriksaan berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. Rustian tampak mengenakan kemeja putih dengan wajah ditutup masker warna putih.
Ketika datang, Rustian melalui pendampingnya terlihat membawa dua tas besar. Namun, tidak diketahui secara jelas isi dalam tas tersebut.
Rustian pun hanya mengakui bahwa telah menyerahkan sejumlah dokumen kepada penyidik KPK. Namun, tak dijelaskan secara detail dokumen apa yang diserahkan.
“(Menyerahkan uang) enggak. Itu cuma dokumen, ya dokumen,”
ujar Rustian seusai diperiksa KPK.
Rustian menjadi salah satu pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi di BNPB. Namun, dia berhasil bebas karena belum terbukti melakukan dugaan korupsi ketika penyidik melakukan gelar perkara dalam kurun waktu 1×24 jam.
Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan lima orang tersangka. Kelima tersangka itu ialah Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Eks Kepala BNPB, Bima Setiawan; Tenaga Ahli Kepala BNPB, Richard Erlangga; Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, Gabriel Purwaka Sigit. Kemudian, Syifa dan Gerry selaku pihak swasta.
Atas perbuatannya, KPK menjerat Bima Setiawan dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), serta menerapkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf i UU Tipikor terhadap Richard Erlangga.
Adapun terhadap Gery Prasetiawan selaku penerima, penyidik mengenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B UU Tipikor, sedangkan Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan selaku pihak pemberi suap melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau Pasal 605 ayat (1) huruf b atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kelima tersangka kini ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 14 Oktober hingga 2 November 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.