Penulis
Zendy Pradana
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan memproses dugaan pelanggaran etik terhadap mantan staf administrasi KPK, Setya Budi Dias Oktavianto, yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah.
Kasus tersebut turut menyeret Bupati Pemalang Anom Widiyantoro sebagai tersangka.
“Kalau etiknya karena memang saudara DIS ini kemudian sudah tidak lagi menjadi insan komisi,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (17/8/2026).
Budi menjelaskan, Dias sudah tidak berstatus sebagai insan KPK. Dia merupakan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan (PNYD) dari Polri.
“Saudara DIS ini tidak menjadi ranah penegakan etik di KPK atau di Dewan Pengawas karena memang sudah tidak lagi menjadi insan komisi,” kata Budi.
Meski demikian, Dewas KPK tetap akan melakukan evaluasi terhadap internal lembaga antirasuah untuk mencegah peristiwa serupa kembali terjadi.
Diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemkab Pemalang, Jawa Tengah. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Bupati Pemalang Anom Widiyantoro; Mohamad Haris alias Gus Haris selaku orang kepercayaan Anom; Setya Budi Dias Oktavianto selaku staf administrasi KPK; serta Lilik Budi Suprianto selaku pihak swasta yang merupakan ayah Dias.
Anom diduga melakukan pemerasan terhadap pihak swasta dan bawahannya dengan nilai total mencapai Rp1,98 miliar. Uang yang dikumpulkan tersebut diduga digunakan untuk sejumlah keperluan, salah satunya mengurus penyelesaian perkara dugaan korupsi di KPK.
Anom melalui Gus Haris kemudian diduga menyerahkan Rp1,2 miliar kepada Lilik Budi Suprianto. Uang tersebut diduga berasal dari pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta.
Keempat tersangka ditahan KPK selama 20 hari pertama di Rutan KPK, terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026.
Anom dan Gus Haris disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Sementara itu, Lilik Budi Suprianto dan Dias disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
