Penulis
Langgeng PujiEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Eks Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein dihadirkan oleh Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai ahli dalam sidang praperadilan mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Ardiansyah.
Dalam persidangan tersebut, Yunus menjelaskan mengenai mekanisme penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk hubungan antara TPPU dan tindak pidana asal (TPA).
Dia mengatakan, penyidik tidak harus menunggu perkara tindak pidana asal memiliki putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) untuk mulai mengusut dugaan TPPU.
“Untuk menyidik, menuntut, dan memeriksa di pengadilan tidak perlu dibuktikan dulu. Apalagi sampai dengan inkrah baru masuk ke TPPU-nya, tidak perlu,” ujarnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (24/8/2026).
Menurut Yunus, perkara tindak pidana asal dan TPPU dapat ditangani secara bersamaan. Namun, dugaan TPPU juga dapat diusut secara mandiri. Dia menjelaskan, penyidik dapat mengusut dugaan pencucian uang meski bukti mengenai tindak pidana asal belum cukup untuk diproses secara bersamaan.
“Kalau tidak ada bukti yang cukup mengenai tindak pidana asal, bisa juga didakwakan TPPU secara stand alone secara mandiri, tapi biasanya diuraikan perbuatan-perbuatan yang melahirkan uang tadi,” katanya.
Yunus menjelaskan, pendekatan yang digunakan dalam mengusut TPPU berbeda dengan tindak pidana asal. Jika tindak pidana asal berfokus pada perbuatan pidananya, penyidikan TPPU dapat diarahkan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
“Nah, bedanya kalau pencucian uang itu objeknya umumnya harta kekayaan, bisa uang, bisa aset hasil tindak pidana. Jadi dalam TPPU pendekatannya yang dipakai adalah follow the money atau follow the asset,” ujar Yunus.
Yunus mengatakan, ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Menurut dia, pasal tersebut mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU tidak wajib menunggu pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal.
“Tidak wajib artinya dia ditempatkan sebagai suatu independent crime yang bisa diusut sendiri. Nanti tetap dibuktikan di pengadilan pada waktu pemeriksaan di pengadilan,” kata Yunus.
Dia juga menjelaskan mengenai pembuktian asal-usul harta kekayaan dalam perkara TPPU. Menurut Yunus, terdakwa dapat diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa aset tertentu bukan berasal dari tindak pidana. Sementara itu, jaksa tetap berkewajiban membuktikan unsur-unsur lainnya.
“Terdakwa dikasih kesempatan membuktikan satu saja asetnya bukan berasal dari pidana, yang lain tetap dibuktikan oleh jaksa penuntut umum,” ujarnya.
Dengan demikian, Yunus menegaskan proses penyidikan TPPU tidak harus menunggu perkara tindak pidana asal selesai hingga berkekuatan hukum tetap.
“Jadi untuk menyidik, menuntut, memeriksa di pengadilan tidak perlu dibuktikan dulu, apalagi sampai dengan inkrah baru masuk ke TPPU,” pungkasnya.