Penulis
Zendy PradanaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah telah didakwa dugaan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai SGD5 juta dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp350 miliar beserta aset tanah, emas dan bangunan.
Febrie Adriansyah menyatakan bakal mengajukan perlawanan atas dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Hal tersebut disampaikan ketika jaksa rampung membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).
“Jadi kami dari tim kuasa tadi sudah sampaikan, Pak Febrie juga, kami akan buat dokumen perlawanan dua, Pak. Dari nota perlawanan dua, dari pribadi Pak Febrie dan dari tim kuasa hukum,” ujar kuasa hukum Febrie Adriansyah, Patra M Zen di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.
Sidang agenda nota perlawan bakal digelar pada Rabu (14/10/2026) pekan depan.
“Kami minta waktu untuk menyusunnya dan menyerahkannya nanti dan membacakannya,” kata dia.
Diketahui, Febrie Adriansyah telah didakwa menerima lalu menyembunyikan dan menyamarkan uang dengan total Rp346 miliar dan USD 440 ribu.
Febrie didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama tiga orang lainnya, yakni Don Ritto, Nurman Herin dan Ferry Yanto Hongkiriwang pada tahun 2020 hingga 2026.
Febrie dianggap melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 607 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Febrie juga didakwa dugaan pemerasan kepada seseorang pengusaha bernama Tan Kian. Febrie menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Penyidikan dan Jampidsus Kejagung.
Febrie memeras Tan Kian dengan meminta uang SGD5 juta atau setara Rp55 miliar dari Tan Kian. Dia menjanjikan Tan Kian tak dijadikan tersangka jika memberikan uang.
Lalu, jaksa meanggap Febrie Adriansyah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana huncto Pasal II ayat (8) Lampiran I angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.