Penulis
Zendy PradanaEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah telah didakwa secara bersama-sama melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Febrie dianggap menyembunyikan dan menyamarkan uang dengan total Rp346 miliar dan USD 440 ribu.
Pembacaan dakwaan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).
Jaksa menjelaskan bahwa Febrie menerima uang Rp12 miliar dalam pengurusan kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastuktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo.
Uang tersebut diberikan oleh Direktur Utama PT Sansaine Exindo, Jemmy Sutjiawan pada periode Juni hingga Juli 2023.
“Dari Jemmy Sutjiawan periode Juni s.d. Juli 2023 seluruhnya berjumlah Rp12 miliar,” kata jaksa.
Jaksa menjelaskan Febrie menerima uang tersebut dengan maksud penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada
BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020–2022.
Febrie menerima uang tersebut melalui kantor hukum Prime Solution Associate yang dikelola bersama Ferry Yanto Hongkiriwang.
“Terdakwa bersama-sama dengan Ferry melakukan penerimaan uang-uang melalui Rekening Maybank Nomor
2769000090 dan Rekening Maybank Nomor 1084929788 atas nama Prime Solution Associate,” kata Jaksa.
“Yang dikelola oleh Ferry Yanto Hongkiriwang yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Terdakwa,” sambungnya.
Febrie Adriansyah telah didakwa menerima lalu menyembunyikan dan menyamarkan uang dengan total Rp346 miliar dan USD 440 ribu.
Febrie didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama tiga orang lainnya, yakni Don Ritto, Nurman Herin dan Ferry Yanto Hongkiriwang pada tahun 2020 hingga 2026.
Febrie dianggap melanggar Pasal 607 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 607 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 20 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Febrie juga didakwa dugaan pemerasan kepada seseorang pengusaha bernama Tan Kian. Febrie menyalahgunakan kewenangannya sebagai Direktur Penyidikan dan Jampidsus Kejagung.
Febrie memeras Tan Kian dengan meminta uang SGD5 juta atau setara Rp55 miliar dari Tan Kian. Dia menjanjikan Tan Kian tak dijadikan tersangka jika memberikan uang.
Lalu, jaksa meanggap Febrie Adriansyah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana huncto Pasal II ayat (8) Lampiran I angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.