Penulis
Langgeng PujiEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia – Pemerintah menetapkan enam provinsi di Kalimantan dan Sumatera sebagai wilayah prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keenam provinsi tersebut yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Pemerintah menetapkan wilayah tersebut sebagai prioritas karena memiliki risiko karhutla yang tinggi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi puncak risiko karhutla terjadi pada Agustus hingga September 2026.
“Pemantauan dan pengawasan ketat di daerah menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak lingkungan yang lebih luas,” demikian salah satu kesimpulan Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 dilansir Sabtu (22/8/2026).
Asap Karhutla Lintasi Batas Indonesia-Malaysia
Berdasarkan pantauan titik panas atau hotspot dan transboundary haze pada 1-20 Agustus 2026, perubahan musim menyebabkan angin dominan bergerak dari tenggara ke barat.
Kondisi tersebut berpotensi mendorong penyebaran karhutla dan asap.
BNPB mencatat sebaran asap bahkan telah melewati batas wilayah Indonesia dan Malaysia sejak 6 Agustus 2026.
“Sejak 6 Agustus terlihat adanya sebaran asap yang sudah melewati batas negara Indonesia-Malaysia,” tulis BNPB.
Pemerintah juga mengandalkan operasi satuan tugas (satgas) darat untuk menangani karhutla.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan fenomena El Nino berlangsung hingga awal 2027.
Kondisi tersebut berpotensi membuat cuaca di Indonesia lebih kering dengan durasi yang lebih panjang.
Di sisi lain, BNPB menyebut Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilakukan hingga akhir Agustus karena pertumbuhan awan hujan masih sangat minim.
Oleh karena itu, penanganan karhutla saat ini mengandalkan operasi satgas darat dan udara.
Pemerintah menempatkan satgas darat sebagai ujung tombak untuk menekan luas lahan yang terbakar.
Pemerintah daerah melalui forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) diminta memperkuat personel dan memastikan ketersediaan logistik serta peralatan.
Sementara itu, satgas udara bertugas mendukung operasi di darat.
Saat ini pemerintah telah menyiapkan 38 armada udara yang terdiri dari 13 helikopter atau pesawat patroli dan 25 armada water bombing.
Sejumlah armada tersebut dapat digunakan secara hybrid untuk patroli dan OMC atau patroli dan water bombing, sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Selain memperkuat operasi penanganan karhutla, pemerintah menegaskan akan mencabut secara permanen peraturan daerah yang masih membenarkan pembukaan lahan dengan cara membakar.