Penulis
Fadel Prayoga
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Polemik gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) ikut menyeret nama Ketua DPR Puan Maharani.
PDIP meminta persoalan tersebut tidak dikaitkan dengan Puan maupun partai karena perkara yang sedang diproses MK merupakan ranah hukum para pemohon.
“Masalah ijazah Wapres itu murni urusan para penggugat, tidak ada kaitan dan kepentingan dengan Mbak Puan, apalagi PDIP,”
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus saat dihubungi Senin (5/10/2026).
Ia menilai isu tersebut berpotensi menggeser perhatian publik dari substansi perkara yang sedang diperiksa oleh MK.
“Menurut saya, itu upaya terorganisir untuk memojokkan Mbak Puan dan PDIP,” kata Puan.
Deddy menyebut persoalan terkait ijazah Gibran merupakan perkara yang diajukan oleh para pemohon di MK.
Menurut Deddy, munculnya narasi yang mengaitkan Puan dengan posisi wapres diduga bertujuan mendapatkan perhatian dan simpati publik.
Ia menilai substansi perkara seharusnya diselesaikan melalui pembuktian hukum di persidangan.
“Saya curiga ini upaya dari pendukung Wapres untuk mendapatkan simpati publik. Padahal ini masalah yang sangat substansial dan sederhana dari sisi hukum,” ujarnya.
Deddy mengatakan persoalan yang diajukan dalam gugatan seharusnya dapat diuji berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, ia mempertanyakan munculnya narasi yang justru membawa nama Puan dalam perkara tersebut.
“Tinggal dibuktikan bahwa gugatan para pihak itu tidak benar, habis perkara. Tidak usah membangun narasi jahat untuk mengalihkan isu, memojokkan pihak lain dan membuat drama murahan untuk mendapatkan simpati,” katanya.
