JAKARTA, Probusmedia — Jakarta berpeluang mengubah desain pemerintahan daerahnya jika revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dilanjutkan.
Salah satu wacana yang muncul bukan sekadar menambah kursi DPRD provinsi, melainkan membuka kemungkinan hadirnya DPRD di tingkat kabupaten/kota di Jakarta.







