JAKARTA, Probusmedia – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah segera mengonsolidasikan personel dan peralatan pencarian dan pertolongan (SAR) untuk menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).





Penulis
Langgeng Puji
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah segera mengonsolidasikan personel dan peralatan pencarian dan pertolongan (SAR) untuk menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Huda mengatakan, pemerintah perlu memastikan seluruh peralatan SAR dalam kondisi siap digunakan selama masa tanggap darurat.
Menurut dia, pemerintah dapat memobilisasi peralatan SAR dari provinsi terdekat apabila NTT tidak memiliki peralatan yang memadai untuk menangani dampak gempa.
“Intinya kita ingin dalam situasi kedaruratan apa pun semua alat SAR bisa dalam posisi siap siaga di NTT, terutama di dekat-dekat pusat gempa di kabupaten kota terdampak gempa itu,” kata Huda saat dihubungi, Sabtu (15/8/2026).
Selain memastikan kesiapan peralatan SAR, Huda meminta petugas mendampingi masyarakat yang melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman.
Menurut dia, pendampingan penting untuk mencegah masyarakat panik dan kebingungan saat meninggalkan wilayah terdampak gempa.
Huda berharap pemerintah dan petugas terkait memberikan arahan yang jelas kepada warga selama proses evakuasi.
Selain itu, Huda meminta tim SAR segera mencari dan mengevakuasi warga yang kemungkinan masih tertimbun reruntuhan bangunan, baik di rumah maupun fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat gempa.
“Kita berharap tim SAR sudah langsung mengambil langkah cepat untuk mengevakuasi supaya beberapa korban yang tertimbun dan seterusnya bisa secepatnya untuk diselamatkan,” ujarnya.
Huda juga berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, segera berkoordinasi dalam menangani masa tanggap darurat.
Ia meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengoordinasikan kesiapsiagaan seluruh pihak selama proses penanganan bencana.
Untuk penanganan jangka panjang, Huda meminta pemerintah mendata seluruh infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Menurut dia, pendataan diperlukan agar pemerintah dapat menyusun langkah perbaikan dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak, baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang.
“Ke depan, semua fasilitas infrastruktur yang rusak tentu nanti dikonsolidasikan untuk dibangun, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya,” kata Huda.