JAKARTA, Probusmedia — Pemerintah menyiapkan dana insentif sebesar Rp1 triliun untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mencatatkan kinerja terbaik di berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut, penghargaan tersebut tidak hanya dinilai dari keberhasilan menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga mencakup upaya menekan kemiskinan, pengangguran, tengkes, hingga meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Bima menjelaskan, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Penilaian tersebut menjadi bagian dari kebijakan Kemendagri untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah (pusat) memberikan apresiasi kepada daerah yang mampu mencari sumber pendanaan alternatif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM),” kata Bima dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (31/10/2026).
Politikus PAN itu mengatakan, penilaian insentif mencakup sejumlah indikator kinerja pemerintah daerah. Aspek yang diperhitungkan antara lain keberhasilan menekan angka tengkes, pengangguran, dan kemiskinan.
Penilaian juga mempertimbangkan akses serta mutu layanan kesehatan dan pendidikan, pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah, pengelolaan sampah, serta upaya menjaga lingkungan melalui gerakan ASRI.
Selain itu, kemampuan pemerintah daerah mengendalikan inflasi turut menjadi salah satu indikator penilaian.
Sebab, kebijakan pemberian insentif merupakan langkah Kemendagri untuk mendorong daerah meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Penghargaan tersebut sekaligus menjadi bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap daerah yang mampu menunjukkan kinerja positif.
“Sejak tahun ini, kami juga melakukan apresiasi kepada pemerintah daerah. Kami berikan insentif untuk memberikan tambahan anggaran untuk daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, mulai tahun depan Kemendagri akan memasukkan pelaksanaan program MBG sebagai salah satu komponen penilaian kinerja pemerintah daerah.
Penilaian tidak hanya memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola dan keterbukaan, tetapi juga kemampuan daerah menggerakkan perekonomian lokal melalui program tersebut.
“Perlu kami luruskan. Pernyataan Pak Mendagri, kurang utuh dipahami oleh media dan publik. Kemendagri, salah satu tugas utamanya, adalah memastikan seluruh pemerintah daerah melaksanakan fungsi pelayanan publik dengan baik,” katanya.
Bima mengatakan, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG juga akan memperhitungkan ketepatan penyaluran manfaat kepada kelompok sasaran. Penerima program harus sesuai dengan ketentuan, termasuk peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus mendukung upaya penurunan angka tengkes.
Adapun nilai insentif berdasarkan peringkat terdiri atas Rp3 miliar untuk juara pertama, Rp2 miliar bagi peringkat kedua, dan Rp1 miliar untuk peringkat ketiga. Dengan demikian, anggaran Rp1 triliun merupakan total dana penghargaan bagi seluruh daerah penerima, bukan alokasi khusus untuk penilaian program MBG.
Bima mengungkapkan, sekitar 270 kabupaten dan kota telah memperoleh insentif melalui gelombang pertama dan kedua program Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.
Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah, terutama bagi wilayah yang memiliki keterbatasan anggaran.
“Itu adalah ikhtiar dari Kementerian Dalam Negeri untuk membantu penguatan kapasitas fiskal daerah terutama yang lemah. Dengan catatan ada hal-hal yang baik dari mereka,” katanya.
Mengenai penyaluran dana, Bima mengakui kalau anggaran insentif berasal dari Kementerian Keuangan dan dikirim langsung ke rekening kas pemerintah daerah.
Namun, setiap daerah penerima harus terlebih dahulu menyampaikan rencana penggunaan dana kepada Kemendagri agar pemanfaatannya sesuai kebutuhan.
Dana tersebut diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat.
Kemendagri juga akan mengawasi penggunaan anggaran agar berlangsung secara terbuka dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.
“Supaya kami pastikan, tadi ya, dana miliaran itu dirasakan oleh warga,” ujarnya.