JAKARTA, Probusmedia — Badan Gizi Nasional (BGN) meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari operasional dapur hingga kualitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pengawasan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk orang tua siswa, petugas posyandu, guru, dan kepala sekolah.
Masyarakat juga dipersilakan menyampaikan kritik serta evaluasi agar pelaksanaan program tersebut terus diperbaiki.
“Kita ingin kita diawasi oleh siapa pun seluas-luasnya. Dapur bisa dilihat, dapur bisa dicek oleh orang tua siswa, posyandu, guru, kepala sekolah, dan sebagainya,” kata Sudaryono di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Menurut Sudaryono, penguatan pengawasan menjadi salah satu prioritas BGN sejak dia mulai memimpin lembaga tersebut pada 22 Juli 2026.
Pengawasan tidak hanya menyasar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan operasional dapur, tetapi juga menu yang disajikan kepada penerima manfaat.
Sudaryono mengatakan untuk memudahkan pemantauan, BGN telah meluncurkan platform Radar MBG.
Melalui platform ini, masyarakat dapat memantau menu yang disajikan pada hari berjalan, penerima manfaat, kepala dapur yang bertanggung jawab, hingga kandungan gizi makanan.
BGN juga menyediakan saluran pengaduan atau hotline bagi masyarakat serta memperkuat pengawasan melalui pemasangan kamera pengawas (closed-circuit television/CCTV) yang terhubung dengan teknologi kecerdasan buatan (AI).
“Manakala keterlibatan publik ini kita buka seluas-luasnya, kami akan follow up dan kami perbaiki,” ujar Sudaryono.
Selain melibatkan masyarakat, BGN berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong kepala daerah beserta perangkatnya ikut mengawasi pemenuhan standar pelaksanaan program MBG.
Sudaryono mengatakan, kepala daerah akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur MBG untuk menilai kesesuaian standar, termasuk kondisi fasilitas dan kapasitas dapur.
“Jadi, nanti kepala daerah itu sidak semua dapur di standarnya. Dari standar dapurnya dan kapasitas dapurnya, itu semua dinilai,” kata dia.
Di sisi lain, BGN terus memperluas pemasangan CCTV untuk memastikan proses pengolahan dan penyajian makanan berjalan sesuai ketentuan.
Hingga saat ini, CCTV telah terpasang di 70 SPPG. Jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 300 SPPG, kemudian diperluas secara bertahap.
BGN menargetkan CCTV yang terhubung dengan kantor pusat dapat dipasang di 5.000 hingga 10.000 SPPG sampai akhir 2026.
Menurut Sudaryono, sistem pengawasan berbasis AI dapat membantu mendeteksi praktik pengolahan makanan yang tidak sesuai standar kebersihan.
“Maka yang kami lakukan adalah kami ingin CCTV yang gambarnya dinikmati oleh si pemilik dapur itu, kemudian bisa kami nikmati dengan cara dikoneksikan ke pusat, kemudian dikasih Artificial Intelligence,” ujar Sudaryono.
Sudaryono menegaskan, penguatan pengawasan dan perbaikan tata kelola dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar.
Dia mengatakan, BGN juga melakukan pembenahan aturan, baik dengan menyusun ketentuan yang sebelumnya belum tersedia maupun memperbaiki aturan yang dinilai bermasalah.
“Aturan-aturan yang dulu tidak ada, kami adakan. Aturan-aturan yang salah di masa lampau, kami perbaiki. Ini yang kami lakukan selama 100 hari ini dan akan terus kami lakukan,” tegasnya.