Penulis
Zendy Pradana
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid buka suara terhadap keputusan majelis hakim yang kembali menunda sidang putusan mahasiswa Universitas Riau sekaligus admin Aliansi Mahasiswa Menggugat, Khariq Anhar.
Usman Hamid menyebut penundaan sidang yang kedua hari ini, bukan sekadar penundaan untuk sebuah keadilan bagi Khariq. Menurutnya, penundaan sidang ini melambangkan sebagai pengkhianatan keadilan.
“Penundaan hari ini bukan sekadar keadilan yang ditunda, tetapi keadilan yang dikhianati!”
ujar Usman Hamid di PN Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Usman menjelaskan bahwa Khariq sudah rela menempuh jarak kurang lebih 12.000 kilometer untuk datang ke ruang persidangan di Jakarta Pusat.
Dia juga menyinggung soal tahanan politik pada aksi demonstrasi 25 Agustus 2025. Menurutnya dakwaan yang diberikan kepada mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan hari ini.
“Seluruh dakwaan kepada Khariq, kepada Pedro, sampai kepada Laras, tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan, kawan-kawan, kecuali sekadar pesan kepada anak muda bahwa jika Anda bersuara, maka jawabnya adalah penjara,” kata dia.
“Lebih baik ada dipenjara tetapi tetap tegak daripada di luar penjara tapi kita bertekuk lutut pada kekuasaan, kawan-kawan!” lanjut Usman.
Sementara itu, tim kuasa hukum Khariq, M Nabil Nafizhurrahman mengatakan bahwa kliennya sudah menunggu putusan hakim hari ini selama satu tahun. Khariq menunggu kepastian hukum dari majelis hakim yang memeriksanya.
“Namun hari ini mungkin kami kecewa, pengunjung sidang juga kecewa, solidaritas kecewa, semuanya kecewa karena masih harus menunggu satu minggu lagi hakim untuk menyelesaikan rapat musyawarahnya ya,” kata Nabil.
Dua pekan berlalu Khariq menanti putusan dugaan perkaranya. Nabil berharap kliennya dapat putusan bebas dari majelis hakim.
“Khariq masih menunggu nasibnya gitu ya. Semoga apa yang ditempuh oleh Khariq mendapatkan putusan bebas karena perkara ini enggak layak sebenarnya untuk dijadikan suatu tindak pidana, karena apa yang dilakukan oleh Khariq adalah suatu ekspresi kritik terhadap seorang publik figur yang mana itu lumrah sebagai bahasa satir, bahasa orang muda di dunia digital,” kata dia.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menunda sidang putusan mahasiswa Universitas Riau sekaligus admin Aliansi Mahasiswa Menggugat, Khariq Anhar. Sidang putusan ditunda selama satu pekan.
Hakim menyatakan penundaan sidang lantaran majelis hakim belum selesai musyawarah mengenai kasus dugaan manipulasi informasi elektronik atau biasa disebut timpa teks terkait peristiwa demonstrasi Agustus 2025 lalu.
“Jadi musyawarah nya belum final, jadi majelis hakim masih meminta waktu untuk menyusun pertimbangan putusan. Jadi untuk itu kita tunda satu minggu ya,”
ujar hakim di ruang sidang PN Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Hakim menyebut, sidang putusan Khariq akan digelar pada Rabu 7 Oktober 2026. Penundaan sidang hari ini merupakan penundaan sidang yang kedua. Penundaan sidang yang pertama yakni pada 23 September 2026.
Sementara itu, Khariq Anhar mengaku ingin cepat pulang. Khariq menyebut bahwa anak muda menolak pada represivitas dan menolak adanya pembungkaman dalam proses hukum yang sedang dijalaninya.
“Kami anak muda menolak untuk kalah kepada represivitas, menolak untuk kalah kepada pembungkaman, dan seluruh proses yang kami alami bagi kami adalah sebuah nafas di negara demokrasi yang semoga mengarah kepada kebebasan, demokrasi, dan juga masa depan yang terbaik bagi Indonesia,” kata Khariq.
