Penulis
Langgeng Puji
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia – Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima penyerahan uang sebesar Rp 401,6 miliar dari PT CNI (Ceria Nugraha Indotama) terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan nikel.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan, PT CNI menyerahkan uang tersebut pada Jumat (28/8/2026) sore.
Penyerahan uang itu dilakukan sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat sore kemarin sebesar yang dipaparkan di depan ini, Rp 401 miliar tadi,”
kata Saiful di Gedung Bundar Jampidsus, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Saiful mengatakan, penyidik kemudian menyita uang tersebut dan menitipkannya ke rekening pemerintah lainnya (RPL) pada Bank Mandiri.
Uang tersebut dititipkan pada rekening yang berada di bawah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
“Dan terkait dengan uang tersebut telah kami lakukan penyitaan dan penitipan pada rekening pemerintah lainnya atau RPL pada Bank Mandiri nomor 139 rekening pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,” ujarnya.
Meski telah menerima uang pengganti kerugian negara, Kejagung belum menetapkan tersangka atau pihak yang bertanggung jawab secara pidana dalam perkara tersebut.
Saiful mengatakan, penyidik masih mengonstruksikan rangkaian peristiwa pidana sekaligus melengkapi alat bukti.
Penyidik nantinya akan menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan hasil penyidikan.
“Bahwa saat ini penyidik sedang mengkonstruksikan peristiwa pidananya dengan kelengkapan alat bukti untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” kata Saiful.
Dia menegaskan, uang Rp 401,6 miliar yang diserahkan PT CNI berkaitan dengan dugaan kegiatan operasi produksi nikel yang dilakukan secara tidak sah.
“Uang yang di hadapan kita ini adalah penyerahan dari PT CNI terkait dengan operasi produksi nikel yang tidak secara sah dan dari hasil perhitungan kerugian BPKP,” ujarnya.
Saiful memastikan proses penyidikan perkara tersebut masih berlangsung.
Kejagung akan menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana setelah penyidik menyelesaikan konstruksi perkara dan memperoleh alat bukti yang cukup.
“Perkara saat ini masih kami konstruksikan peristiwa pidananya dan menentukan dalam waktu dekat akan kami tentukan siapa-siapa pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dari peristiwa tersebut,” kata Saiful.
