Penulis
Langgeng PujiEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Dirdik Jampidsus Kejagung) Saiful Bahri Siregar mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel 2017-2020 dari PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).
Saiful Bahri Siregar mengatakan penyidik menemukan dugaan keterlibatan PT CNI yang melakukan ekspor nikel meski belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
“Pada tahun 2017 sampai dengan 2019 di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat perusahaan pertambangan nikel yang memiliki IUP operasi produksi, yaitu PT CNI, yang belum memiliki RKAB namun telah memiliki rekomendasi ekspor,” kata Saiful dalam paparannya di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Menurut Saiful, PT CNI bersama sejumlah penyelenggara negara diduga mengatur hasil pengujian kadar nikel agar memenuhi persyaratan untuk ekspor.
Penyidik menemukan adanya pengaturan kadar nikel sehingga hasil uji menunjukkan kadar kurang dari 1,7 persen.
Padahal, menurut Saiful, ketentuan ekspor mengharuskan kadar nikel berada di atas 1,7 persen.
“Selanjutnya pihak PT CNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7 persen untuk memenuhi syarat ekspor yang seharusnya di atas 1,7,” ujarnya.
Saiful mengatakan, PT CNI kemudian menggunakan dokumen yang tidak sah untuk melakukan ekspor nikel.
Tindakan tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara.
“Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara,” kata Saiful.
Dalam mengusut perkara tersebut, tim penyidik Jampidsus telah memeriksa 116 saksi dan tiga orang ahli.Penyidik juga menyita 143 dokumen yang telah mendapatkan persetujuan penetapan dari Pengadilan Negeri.
Selain itu, penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, antara lain di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
“Telah mendapatkan LHP perhitungan kerugian negara dari BPKP RI serta melakukan tindakan penyidikan lainnya,” ujar Saiful.
Penyidik juga telah memperoleh laporan hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI.
Penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jampidsus Nomor 22/F.2/Fd.2/04/2025 tertanggal 10 April 2025.
Surat perintah tersebut kemudian diperbarui terakhir melalui Nomor Prin-104/F.2/Fd.2/11/2025 tertanggal 7 November 2025.
Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara, dugaan korupsi dalam tata kelola nikel tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp401.653.737.469,69.
Angka tersebut tercantum dalam laporan hasil perhitungan kerugian negara yang telah diperoleh penyidik.
