Penulis
Langgeng Puji
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Sidang Tahunan MPR RI belum menggambarkan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah akan melanjutkan program MBG dengan melakukan perbaikan dan efisiensi.
Prabowo juga mengaitkan keberlanjutan program tersebut dengan upaya pemerintah mengatasi persoalan stunting di Indonesia.
Namun, Ubaid menilai Presiden lebih banyak menyampaikan target dan janji mengenai pemenuhan gizi anak daripada membahas berbagai masalah yang muncul selama pelaksanaan MBG.
“Menurut saya, pidato Presiden terkait MBG ini tidak berdasarkan fakta yang hari ini terjadi di lapangan, tetapi lebih ke ambisi politik, ambisi janji-janji yang selalu diomongkan soal gizi anak-anak,”
kata Ubaid kepada Probusmedia, Sabtu (15/8/2026).
Selain persoalan pelaksanaan program, Ubaid menyoroti dugaan adanya kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan dari program MBG.
Menurut dia, pemerintah seharusnya memastikan anak-anak yang menjadi sasaran program mendapatkan manfaat utama dari MBG.
Ia menilai program tersebut tidak seharusnya memberikan keuntungan kepada kelompok yang memiliki kedekatan dengan pemerintah atau elite politik.
“Justru penerima manfaat gizi dan keuntungan kroni-kroni orang di sekitar Presiden dan elite-elite politik sebagai penerima manfaat MBG,” ujar Ubaid.
“Jadi, bukan anak-anak yang menerima manfaat, melainkan kroni-kroni Presiden penikmat MBG,” lanjutnya.
Ubaid juga meminta pemerintah tidak terus menggenjot pelaksanaan MBG tanpa melakukan evaluasi menyeluruh.
Ia menyinggung sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari dugaan keracunan, dugaan korupsi, makanan yang terbuang, hingga masalah ketepatan sasaran.
“Menurut saya tidak relevan MBG ini digas di tengah-tengah kasus keracunan, korupsi, banyak MBG yang dibuang-buang, tidak tepat sasaran. Apalagi, penerima manfaatnya bukan anak-anak,” kata Ubaid.
Menurut Ubaid, pemerintah perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan MBG agar program tersebut benar-benar mencapai tujuan awal.
