JAKARTA, Probusmedia — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan calon investor dari Timur Tengah mempertanyakan kepastian hukum di Indonesia sebelum menanamkan modal.
Menurut Luhut, kepastian hukum menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan pemerintah untuk menarik investasi, termasuk melalui rencana pengembangan family office di Bali.
“Tapi di situ selalu di mereka katakan, ‘Bagaimana kepastian hukum?’ Itu pertanyaan-pertanyaan yang terus,”
kata Luhut di Gedung Dewan Ekonomi Nasional, Selasa (27/10/2026).
Luhut mengatakan, pemerintah tengah mengkaji penyempurnaan regulasi Pasal 2 dam 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
Menurut dia, kepastian hukum diperlukan agar pelaku usaha bisa membedakan risiko bisnis dengan tindakan yang memenuhi unsur korupsi.
“Memang masalah kepastian hukum ini menjadi sangat-sangat penting kepada semua investor,” ungkapnya.
Luhut turut menyinggung rencana pengembangan family office di Bali sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah, lanjutnya, telah mempelajari praktik serupa di delapan negara, termasuk Singapura, Abu Dhabi, Dubai, dan Gujarat.
“Kita belajar bagaimana yang terjadi di Singapur, kita belajar bagaimana yang terjadi di Abu Dhabi, di Dubai, di Gujarat, ada delapan negara yang kita buat studi,” ujarnya.
Luhut menyebut pemerintah perlu menyesuaikan skema dengan kebutuhan Indonesia sekaligus mempertimbangkan kepentingan investor.
Purnawirawan TNI itu juga mengingatkan peluang menarik investasi dapat berpindah ke negara lain apabila Indonesia tidak mampu memenuhi kepentingan para investor.
“Nah, tadi juga sama Prof Yusril saya sampaikan, ini kalau kita lewat, ya dia akan cari tempat lain mengendap,” katanya.
Luhut menargetkan pembahasan terkait penyempurnaan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor rampung dalam satu minggu.
Hasil dari pembahasan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kemudian kami bersepakat dalam satu minggu lagi kami akan finalkan, dan kemudian kami nanti melaporkan kepada Bapak Presiden secara tertulis,” tandasnya.