Penulis
Alfredo SitompulEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Muhamad Haniv terkait dugaan kasus penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Rabu (19/8/2026).
Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik mengatakan bahwa Haniv akan ditahan selama 20 hari di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
“KPK melakukan penahanan terhadap HNV untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 19 Agustus sampai dengan 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (19/8/2026).
Haniv terlihat keluar dari ruang pemeriksaan lantai dua mengenakan rompi khas tahanan KPK pada pukul 20.15 WIB.
Dalam perkara ini, Taufik menegaskan bahwa selama Haniv menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus, penyidik menduga adanya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan sendiri beserta anaknya.
Konstruksi tersebut bermula pada 2016 ketika Haniv melayangkan surat elektronik kepada kepala kantor selaku bawahannya. Ia meminta untuk dicarikan sponsorship peragaan busana milik anaknya.
Surat tersebut ditujukan untuk beberapa perusahaan di Jakarta maupun luar daerah. Perusahaan tersebut terdaftar Wajib Pajak (WP).
“Atas permintaan dari HNV, perusahaan-perusahaan tersebut meresponsnya dengan mengirimkan uang sponsorship langsung ke rekening anak HNV,” katanya.
Taufik juga menjelaskan total Haniv menerima uang dari beberapa perusahaan WP tersebut ditaksir Rp400 juta serta Rp300 juta di luar korporasi WP.
“Pada periode 2014-2022, HNV juga diduga menerima penerimaan lainnya/Gratifikasi dari sejumlah pihak dalam bentuk valuta asing (valas) melalui perantara yaitu Sdr. BSA. Atas penerimaan tersebut, HNV kemudian menempatkan uang tersebut ke dalam instrumen deposito sebesar Rp10 miliar,” tegasnya.
Selain itu, Haniv diduga menerima gratifikasi sebesar Rp10 miliar dalam bentuk valuta asing. Dari tindakan gratifikasi bahwa total uang yang diterima Haniv sebesar Rp20,7 miliar.
Oleh karena itu, Haniv disangkakan telah melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
