Penulis
Alfredo Sitompul
Editor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, Selasa (15/9/2026).
Rahmad diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah lainnya di provinsi Bengkulu.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa.
Selain Rahmad, penyidik turut memeriksa lima saksi lainnya. Mereka yakni, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkulu, Yudi Susanda; Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas PUPR Kota Bengkulu, Selvi Ulfia; ASN BPKAD Kota Bengkulu, Dwi Linda Yuliarti; pihak swasta dari CV King Utama Konstruksi, Rinto Sudoto; dan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kota Bengkulu, Beti Emilia.
Namun, Budi belum mengungkapkan materi yang akan didalami penyidik kepada para saksi. KPK sebelumnya pernah memanggil Rahmad Widodo bersama Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto untuk diperiksa pada Senin (7/9/2026). Namun, keduanya mangkir dari panggilan KPK.
Kemudian, KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap keduanya. Pada Jumat (11/9/2026) Herimanto memenuhi pemanggilan KPK untuk diperiksa. Herimanto tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 09.15 WIB dan langsung naik ke lantai dua untuk menjalani pemeriksaan.
Proses pemeriksaan berlangsung sekitar 10 jam, Herimanto keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.16 WIB. Ia mengaku dicecar penyidik terkait tugas pokok DPRD.
Tahap Pengembangan Perkara Rejang Lebong
Selama tahap pengembangan perkara ini, KPK telah menyita rumah mewah di Jakarta Selatan serta dua unit mobil mewah, yakni Mitsubishi Pajero Sport dan Mercedes-Benz milik Vinna Ledy Anggraheni.
KPK saat ini sedang mengusut pengembangan dari perkara dugaan korupsi berupa suap izin proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tahun anggaran (TA) 2025-2026. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, menjadi salah satu tersangka.
Selain itu, KPK juga sudah menggeledah sejumlah wilayah untuk mencari barang bukti. Rumah Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu termasuk yang digeledah tim penyidik. Dari sana, penyidik menemukan dan menyita uang sejumlah Rp4 miliar.