JAKARTA, Probusmedia — Presiden Prabowo Subianto berencana mengumumkan nama-nama perusahaan asing yang dinilai bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Namun, hingga saat ini pemerintah belum pernah mengumumkan ke publik ihwal identitas perusahaan yang membakar hutan Indonesia.
Prabowo mengaku geram karena Indonesia menjadi sasaran kritik dan olok-olok negara tetangga akibat asap karhutla yang meluas hingga lintas batas negara.
Padahal, menurut dia, perusahaan asal sejumlah negara yang melontarkan kritik juga beroperasi di Indonesia dan diduga memiliki tanggung jawab atas kebakaran tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD), Kamis (22/10/2026).
“Padahal banyak yang bertanggung jawab perusahaan-perusahaan mereka yang di sini. Nanti pada saatnya kita umumkan lah nama-nama itu,”
kata Prabowo.
Kepala Negara juga mengingatkan adanya indikasi keterlibatan perusahaan asing dalam kebakaran hutan di Indonesia.
Ia menegaskan perusahaan yang terbukti bertanggung jawab tidak boleh menghindari kewajiban untuk ikut menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kita perlu waspada, kebakaran hutan ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Selain menyoroti dugaan keterlibatan perusahaan asing, Prabowo mempertanyakan kebijakan pemberian konsesi kepada perusahaan yang berulang kali melanggar aturan.
Ia menyatakan heran karena terdapat perusahaan yang tercatat melakukan pelanggaran hingga 19 kali, tetapi masih mendapatkan konsesi.
Prabowo menilai pemerintah perlu memperketat penegakan aturan terhadap perusahaan yang terus mengulangi pelanggaran. Pemberian sanksi yang lebih tegas dinilai penting agar pelanggaran tidak terus berulang tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Prabowo mengungkap data 52 perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan dengan karhutla di Indonesia.
Alex menyampaikan desakan tersebut di tengah meluasnya karhutla hingga Oktober 2026 yang tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga merenggut korban jiwa.
Menurut dia, data perusahaan tersebut perlu dibuka agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai pihak-pihak yang diduga terkait dengan kebakaran.
“Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah,”
kata Alex di Jakarta, Jumat (16/10/2026).