Penulis
Alfredo Sitompul
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — IM57+ Institute menyoroti kasus korupsi di sektor pendidikan setelah KPK menangkap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Shodiq dan sejumlah pihak lain. Dari OTT itu, KPK telah menetapkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan lima orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru Unsoed.
Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menekankan perkara korupsi tersebut memiliki posisi yang sangat strategis karena melibatkan petinggi kampus serta sektor pendidikan krusial.
“Korupsi ini memiliki posisi strategis karena melibatkan petinggi dan sektor yang penting,”
kata Lakso Anindito dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).
Menurutnya, kasus korupsi pada sektor pendidikan sangat strategis. Besarnya dampak, keuntungan yang didapatkan, pihak yang terlibat, serta sektor terjadinya korupsi menentukan hal tersebut.
“Posisi korupsi strategis ditentukan oleh nilai dari dampak atau keuntungan korupsi, pihak yang terlibat dan/atau sektor terjadinya korupsi. Korupsi di Unsoed ini terjadi pada sektor strategis yaitu institusi pendidikan dan dilakukan oleh jajaran tinggi universitas sehingga korupsi ini memiliki posisi yang strategis,” kata Lakso.
Lakso menilai aparat penegak hukum tidak menangani praktik-pratik korupsi seperti pungutan tidak sah, suap, dan gratifikasi dengan serius. Menurutnya, banyak pihak yang beranggapan hal tersebut gosip semata karena ketiadaan tindakan nyata.
“Pungutan tidak sah, suap dan gratifikasi pada institusi pendidikan tinggi kerap menjadi isu yang tidak ditangani secara serius dan hanya terkesan menjadi gosip semata tanpa ada tindakan kongkret,” tegasnya.
Oleh karena itu, ia menilai OTT KPK ini sebagai langkah awal untuk menunjukan bahwa terjadi persoalan yang fundamental dalam tata Kelola yang perlu dibenahi pada sektor pendidikan. Terlebih lagi, kasus serupa sebelumnya terjadi melalui OTT yang menjerat petinggi di Universitas Lampung (Unila).
“OTT ini menjadi pembuka mata bahwa telah terjadi persoalan fundamental dalam tata kelola pendidikan tinggi, terlebih ini kejadian sekian dari OTT yang sebelumnya terjadi di Unila atas kasus yang serupa,” ucapnya.
Lakso juga menegaskan bahwa kasus yang menjerat rektor Unsoed ini menjadi momentum untuk pembenahan tata kelola di sektor pendidikan melalui dua cara pendekatan.
Pendekatan tersebut yakni menutup celah alternatif jalur mandiri ke perguruan tinggi yang dinilai semakin berkembang pasca-liberalisasi pada institusi pendidikan. Menurutnya, peningkatan diskresi pada petinggi kampus dapat membuka peluang untuk melakukan tindakan korupsi.
“Pendekatan pertama melalui proses untuk menutup alternatif jalur masuk ke perguruan tinggi yang semakin berkembang pasca-liberalisasi institusi pendidikan. Makin besar diskresi pimpinan perguruan tinggi dalam menentukan alternatif jalur masuk maka semakin besar peluang ruang negosiasi dibalik layar,” katanya.
Ketua IM57+ Institute itu juga menegaskan pemerintah harus membuat aturan tegas mengenai jalur masuk yang terukur dan standarisasi secara nasional. Selain itu, ia juga menilai bahwa sindikat jual beli kursi di lingkungan pendidikan harus segera dituntaskan.
“Harus ada penegasan jalur masuk yang terukur dan standarisasi secara nasional. Pada sisi lain, penuntasan kasus yang membongkar sindikat jual beli kursi harus dituntaskan,” tegas Lakso.
Maka dari itu, Lakso menyatakan bahwa KPK harus mengambil langkah komprehensif untuk menuntaskan dan membongkar sindikat tersebut. Di sisi lain, kementerian yang menaungi urusan pendidikan tinggi diminta untuk segera mewujudkan reformasi ini.
“KPK harus melakukan upaya komprehensif untuk mencari jejaring pada kasus ini. Kementerian yang membawahi urusan pendidikan tinggi harus menuntaskan reform ini,” tegasnya.
