Penulis
Zendy Pradana
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung memeriksa Bupati , Rudi Susmanto terkait kasus dugaan korupsi berupa pemotongan upah pungut (UP) atau insentif pajak, serta dugaan penyelewengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Rudi Susmanto diperiksa bersama dengan sejumlah saksi di Polres Bogor pada Kamis (29/10/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Rudi Susmanto dicecar oleh penyidik mengenai dugaan praktik pemotongan upah pungut yang diterima pegawai dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Pemkab Bogor.
“Pemeriksaan kepada yang bersangkutan berkaitan dengan dugaan adanya praktik pemotongan atas insentif upah pungut yang diterima pegawai dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Pemkab Bogor,”
ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).
Budi menuturkan bahwa pemeriksaan Rudi Susmanto beserta sejumlah saksi lain sengaja dilakukan di Polres Bogor. Tujuannya, agar proses pemeriksaan berjalan efektif.
“Agar proses pemeriksaan dapat berjalan efektif, karena banyak saksi yang butuh dilakukan pendalaman oleh penyidik,” kata Budi.
Diketahui, KPK sedang mengusut dugaan korupsi di Pemkab Bogor menggunakan surat perintah penyidikan (Sprindik) umum. Artinya, belum ada pihak yang ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan rasuah berupa pemotongan upah di Pemkab Bogor.
KPK sudah melakukan gelar perkara dalam kasus ini. Hasilnya, terdapat indikasi pemangkasan insentif pegawai Bappenda yang nilainya mencapai Rp17 miliar. KPK menduga pemotongan upah terjadi sejak awal tahun hingga Juli 2026.
KPK telah menyita Rp1,5 miliar uang tunai yang diduga kuat merupakan setoran paksa dari para pegawai.
KPK saat ini sedang bekerja memetakan aliran uang panas tersebut. Penelusuran tidak hanya berhenti pada aktor lapangan.
Dugaannya, kasus rasuah ini berpotensi menyeret pejabat tinggi di Bogor. Sebab, KPK tengah mengusut kebenaran aliran dana Rp4 miliar yang diduga bermuara ke kantong pimpinan daerah, Bupati Bogor.
Selain itu, KPK juga tengah mengembangkan penyidikan ke ranah pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor.
KPK tengah membidik dugaan penyelewengan proyek, seperti pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) di Dinas Pendidikan.
