JAKARTA, Probusmedia — Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.
“Mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019,”
bunyi putusan pencabutan Suket Ijazah Gibran, dikutip Kamis (12/11/2026).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan setelah pencabutan suket tersebut, artinya tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019.
“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,”
ujar Yusril Ihza kepada Probusmedia, Kamis (12/11/2026).
Yusril menuturkan pencabutan suket ijazah Gibran bukan sakadar tindakan administratif, melainkan konsekuensi dari kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan.
Menurutnya, setelah suket ijazah penyetaraan Gibran dicabut, maka sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh.
Yusril menjelaskan dalam perkara tata usaha negara (TUN), pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat tidak memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA,” kata Yusril.
Yusril menyebut, setelah suket penyataraan ijazah Gibran dicabut, maka tidak ada lagi objek yang dapat diperiksa oleh majelis hakim dalam perkara tersebut.
“Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi,” sebut Yusril.
Yusril menegaskan, posisinya dalam persoalan ini yakni sebagai Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengkoordinasikan persoalan hukum sesuai tugas dan kewenangannya. Yusril juga membantah bahwa dirinya menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran.
“Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja,” tegas Yusril.
Diketahui, pencabutan suket ijazah Gibran open Ditjen Kemendikdasmen tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026.









