JAKARTA, Probusmedia — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Perpol tersebut bisa menjadi acuan persidangan etik eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang dalam kasus penyadapan ilegal.
Peraturan yang diteken pada Senin (16/11/2026) itu sekaligus merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Salah satu ketentuan baru dalam aturan tersebut memungkinkan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) secara daring atau melalui media elektronik. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Dalam pasal tersebut disebutkan terduga pelanggar wajib menghadiri sidang KKEP secara langsung atau melalui media elektronik dengan persetujuan Ketua KKEP.
“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,”
demikian bunyi aturan tersebut, dikutip Rabu (18/11/2026).
Selain mengatur mekanisme persidangan, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengatur susunan Majelis KKEP.
Berdasarkan Pasal 42, Majelis KKEP terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota.
Pangkat ketua dan anggota majelis diatur harus setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu aturan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Jhonny Eddizon Isir mengatakan, sidang KKEP terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pekan depan.
Namun, Isir belum mengungkapkan tanggal pasti pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri tersebut.
“Kemudian untuk tadi yang ditanyakan (LSP), itu dijadwalkan minggu depan. Ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media,” kata Isir.
Sementara itu, dua tersangka lainnya, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santosto telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Lalu, satu tersangka lainnya, Irjen Slamet Uliandi belum mendapat jadwal sidang etik lantaran masalah kesehatan.









