JAKARTA, Probusmedia — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membongkar isi surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Yusril menyebut suratnya singkat dan berisikan lima paragraf saja.
Yusril menjelaskan bahwa surat pengunduran diri Gibran diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR). Kedua suratnya sudah dikirimkan oleh Gibran.
“Satu surat disampaikan kepada Presiden dan satu surat disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saya sudah membaca kopi dari surat itu,” ujar Yusril Ihza kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Kamis (12/11/2026).
Yusril menyatakan bahwa surat pengunduran diri Gibran sangat singkat. Dia menyebut surat pengunduran diri Gibran sebagai Wapres hanya berisi lima paragraf.
Menurut Yusril, surat tersebut langsung merujuk pokok permasalahan utama terkait pengunduran diri Gibran sebagai wapres.
“Suratnya memang sangat singkat, hanya lima paragraf, singkat sekali, dan intinya seperti yang saya katakan tadi. Kalau persoalan yang lain-lain saya kira mungkin nantilah, biar yang lain menjelaskan,” kata Yusril.
Lebih lanjut, kata Yusril, faktor utama keputusan mundurnya Gibran sebagai Wapres, murni dari ranah pribadi.
“Jadi alasannya memang alasan pribadi. Memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres, dan itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri,” ucap Yusril.
Menurutnya, surat pengunduran diri Gibran intinya ialah pernyataan berhenti sebagai wakil presiden atas kemauan sendiri. Selanjutnya, dalam surat itu, Gibran memohon MPR menindaklanjuti surat pengunduran dirinya dengan merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
“Yang pada intinya Wakil Presiden menyampaikan surat kepada MPR menyatakan berhenti sebagai wakil presiden atas kemauannya sendiri. Dan kemudian beliau mengatakan dalam paragraf selanjutnya dari surat itu, selanjutnya memohon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menindaklanjuti surat beliau itu dengan merujuk kepada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,” ucap dia.
Yusril menyebut, Pasal 8 ayat (2) mengatur MPR akan bersidang selambat-lambatnya 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua nama calon yang diusulkan presiden.







