JAKARTA, Probusmedia — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) lebih berhati-hati dalam mengelola administrasi pendidikan.
Ia menilai polemik penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka harus menjadi pelajaran agar persoalan serupa tidak terulang.
Politikus PKB itu mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik tersebut. Menurutnya, kedua putusan itu harus dihormati sebagai bagian dari proses penegakan hukum dan evaluasi tata kelola administrasi pendidikan.
“Ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, agar ke depan tidak terjadi lagi persoalan serupa,” kata Lalu di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Ia menjelaskan, dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan.
Namun, permohonan tersebut tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon.
Sementara itu, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tersebut. Ia meminta pemerintah menjadikan kedua putusan itu sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki administrasi pendidikan.
“Jangan sampai kelemahan dalam tata kelola administrasi pendidikan justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” ujarnya.
Selain itu, dirinya mendorong pemerintah memperjelas aturan penyetaraan ijazah bagi anak-anak Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Sebab, regulasi harus mencakup persyaratan dokumen, verifikasi keaslian ijazah, pengakuan institusi pendidikan, hingga mekanisme penilaian kesetaraan jenjang.
Ia menyebut pemerintah telah memiliki sejumlah regulasi terkait pengakuan pendidikan luar negeri. Di antaranya Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah serta Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2024 yang mengatur penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri.
“Artinya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang sudah ada. Kita harus memastikan apakah pengaturan yang tersedia sudah cukup kuat, saling terintegrasi, dan mampu menjawab persoalan di lapangan,” katanya.







