JAKARTA, Probusmedia — Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan gugatan PT Mercy Toga Kirana terkait dengan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka gugur.
“Mengadili, menyatakan gugatan penggugat gugur. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457 ribu,” ujar Ketua Majelis Hakim, Rachmadi di ruang sidang PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia menjelaskan bahwa keputusan objek sengketa saat ini sudah dibatalkan atau dicabut sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung (MA) 742 K/TUN/2026.
Majelis hakim berpendapat bisa menggunakan konsep hukum serupa yang berlaku dalam hukum publik lainnya. Khususnya dalam hukum pidana.
Kemudian, hakim mempertimbangkan Pasal 132 ayat 1 huruf b KUHP tentang kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia.
Menurutnya, keadaan tersebut bersifat paralel dengan keputusan yang dijadikan objek sengketa (suket penyetaraan ijazah Gibran) telah dicabut sehingga dinyatakan tidak ada lagi atau mati.
“Menimbang, bahwa keadaan hukum yang disebut dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP tersebut bersifat paralel dengan keadaan hukum yang terjadi dalam sengketa a quo berupa keputusan yang dijadikan objek sengketa telah dicabut dan tidak berlaku lagi yang mengakibatkan keputusan objek sengketa secara faktual tidak ada lagi dan telah mati,” ucap hakim.
Hakim juga menilai jika persidangan perkara terkait suket penyetaraan ijazah Gibran ini dilanjutkan, maka dapat mengakibatkan putusan dalam sengketa.
Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.
“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable,” sebut hakim.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen) mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026). Pencabutan suket ijazah penyetaraan Gibran disampaikan ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Nah terkait hal mana, mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi,” ujar tim kuasa hukum Kemendikdasmen kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Kemudian, pencabutan suket tersebut huga disampaikan kepada majelis hakim. Tim hukum menyebut bahwa pencabutan suket itu sebagai bagian pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia,” kata dia.
Selanjutnya, kubu Kemendikdasmen meminta persidangan gugatan PT Mercy Toga Kirana dihentikan. Sebab, Kemendikdasmen menyatakan objek gugatan perkara ini sama yakni terkait suket Gibran.
“Bahwa sekaligus kami sampaikan, pagi tadi kami juga telah menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terkait dengan pelaksanaan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 3 Oktober 2026, juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 130/B/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus tahun 2026, juncto putusan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 62/G/2026/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Mei 2026,” ucap dia.







