JAKARTA, Probusmedia — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengaku pihaknya bakal menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto soal hasil pertambangan mesti dinikmati masyarakat.
Hal itu disampaikan Suyudi seusai bertemu Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Menurut Suyuri, Polri akan mendata dan mendalami perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar ketentuan izin usaha pertambangan (IUP) agar minimal 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara.
Dia menuturkan pendataan akan melibatkan sejumlah satuan kerja di lingkungan Polri, termasuk Bareskrim dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam).
“Tentunya nanti kita akan datakan dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga. Nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi dikutip Rabu (18/11/2026).
Suyudi menegaskan, Polri akan menindak perusahaan pertambangan yang terbukti melanggar ketentuan hukum.
Namun, dia memastikan perusahaan yang menjalankan usaha secara legal tetap akan mendapat perlindungan agar iklim investasi di Indonesia terjaga.
“Untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung. Tapi kalau yang mengganggu, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, kita harus sama-sama tertibkan ini. Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,” ujarnya.
Instruksi Prabowo soal hasil tambang
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil dari seluruh IUP dinikmati negara.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo bahkan membuka kemungkinan pemerintah mengambil alih kepemilikan saham mayoritas perusahaan pemegang izin pertambangan agar keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam lebih banyak dinikmati masyarakat Indonesia.
“Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” kata Prabowo.







