JAKARTA, Probusmedia — Komisi XIII DPR meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membersihkan lingkungan Istana Kepresidenan dari orang-orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terulangnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Ya kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan. Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso saat rapat bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Sugiat menilai dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara merupakan persoalan serius yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab Kemensetneg dalam menjaga keamanan Istana.
Sugiat mengatakan kebijakan pemerintahan Prabowo selama dua tahun terakhir dinilai mengganggu kepentingan sejumlah kelompok, termasuk oligarki dan pelaku ekonomi yang disebutnya serakah.
“Ya berkali-kali saya mengatakan, izin Pak Wamen bahwa dua tahun pemerintahan Pak Prabowo ini kan kebijakannya kebijakan yang itu bagi beberapa kelompok kepentingan itu mengganggu mereka,” kata Sugiat.
Menurut dia, dugaan penyadapan terhadap Prabowo selama dua tahun pemerintahan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Terlebih, informasi yang diperoleh melalui penyadapan tersebut berpotensi berkaitan dengan berbagai kebijakan strategis Presiden.
“Seorang Kapolri melakukan penyadapan kepada Presiden selama dua tahun berjalan. Itu kan waktu yang sangat lama dan saya yakin percaya itu sudah banyak data sadapan yang mungkin itu terkait dengan kebijakan-kebijakan strategis,” ujarnya.
Juru bicara Partai Gerindra itu menegaskan, Kemensetneg harus memastikan seluruh area Istana Kepresidenan, termasuk ruang kerja presiden, terbebas dari perangkat maupun aktivitas penyadapan.
Sugiat meminta pengamanan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga perlindungan terhadap informasi dan komunikasi presiden.
“Saya ingin ke depan ini memastikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara memastikan tidak boleh terulang lagi ini Pak Wamen dengan segala cara,” tegasnya.
Selain itu, kata Sugiat, Kemensetneg harus memprioritaskan penguatan sistem pengamanan presiden dalam penyusunan program kerja mendatang.
Dia memastikan Komisi XIII DPR mendukung kebutuhan anggaran apabila diperlukan untuk meningkatkan keamanan fisik maupun perlindungan informasi di lingkungan Istana.
“Kita mendukung Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan keamanan secara fisik Presiden, keamanan secara katakanlah informasi Presiden itu terjaga dan betul-betul steril,” jelas Sugiat.
Sugiat mengaku belum mengetahui secara terperinci metode penyadapan yang diduga dilakukan terhadap Prabowo. Namun, dia menilai tidak seharusnya terdapat celah yang memungkinkan pihak luar memperoleh informasi dari lingkungan Istana.
“Saya pikir itu yang paling penting. Sekali lagi tolong jaga Presiden kita supaya Presiden kita itu bisa memenangkan pertarungan ini melawan oligarki rakus dan memenangkan rakyat,” ujarnya.







