Penulis
Zendy Pradana
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia — Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempercepat putusan uji materil Undang-Undang TNI. Diketahui, MK hingga saat ini tak kunjung memutus perkara Nomor 197/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Permohonan perkara itu mesti segera diputuskan mengingat putusan banding pada Pengadilan Militer Tinggi Jakarta memangkas hukuman pidana dan membatalkan pemecatan dua anggota TNI yang menjadi terdakwa penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus.
Direktur Imparsial, Ardi Manto menyatakan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus merupakan bukti nyata cacatnya sistem pengadilan militer.
“Penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ini bukti nyata dari cacatnya sistem peradilan militer di Indonesia yang tidak bisa memberikan keadilan bagi korban, tidak bisa memberikan rasa keadilan bagi publik secara keseluruhan,”
ujar Ardi Manto kepada wartawan di MK, Rabu (9/9/2026).
Ardi Manto menuturkan jika MK tak segera memutus uji materil UU TNI, maka akan memberikan akses yang lebih luas, kerugian konstitusional yang lebih luas untuk masyarakat.
“Mahkamah Konstitusi tidak boleh menutup mata, menutup telinga begitu ya atas proses remilitarisasi atau apa namanya proses militarisme yang terjadi saat ini dengan menunda-nunda putusan terhadap permohonan kami ini,” kata Ardi.
Dia menilai, MK merupakan benteng terakhir dalam memperjuangkan supremasi sipil. Jika MK terus menunda putusan uji materil UU TNI maka tidak menutup kemungkinan korban karena tindakan supremasi sipil semakin bertambah
“Karena dampaknya tidak hanya kepada kami para pemohon yang mengajukan apa namanya permohonan ini, tetapi kepada masyarakat dan juga terhadap sistem demokrasi di Indonesia secara keseluruhan,” ucap dia.
Di sisi lain, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Fadhil Alfathan berharap MK segera ambil sikap untuk mengabulkan uji materil UU TNI.
Fadhil menyebut Tim Advokasi Untuk Reformasi Sektor Keamanan mengajukan delapan objek pada uji materil UU TNI.
“Mulai dari perluasan operasi militer selain perang, kemudian soal persetujuan operasi militer selain perang, perluasan jabatan sipil yang bisa diisi oleh perwira TNI aktif, perpanjangan usia pensiun, sampai dengan ketentuan peralihan dalam Undang-Undang TNI,” sebut Fadhil.
Sebelum memutuskan, MK diharapkan bisa melihat secara jernih soal perkembangan supremasi sipil saat ini.
“Jelas berbagai kebijakan publik terkait yang harusnya diurus oleh ranah sipil tapi kemudian melibatkan TNI di dalamnya itu harus dilihat sebagai masalah yang punya potensi terhadap pelanggaran hak konstitusional masyarakat,” tandasnya.
Diketahui, permohonan uji materil UU TNI sudah diajukan sejak 23 Oktober 2025. Artinya kurang lebih sudah 11 bulan permohonan uji materil tak kunjung diputuskan.
Persidangan terakhir digelar pada 26 Mei 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang diajukan Mahkamah, sedangkan kesimpulan telah diserahkan oleh Pemohon pada 8 Juni 2026.
