Penulis
Alfredo SitompulEditor
Ponco SulaksonoJAKARTA, Probusmedia — Pakar hukum tata negara Denny Indrayana meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming karena tidak memenuhi syarat pendidikan dalam pencalonan dalam Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan Denny dalam forum diskusi Gen Z Peduli Politik di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Denny mengungkapkan bahwa pihaknya hingga saat ini belum melihat bukti tamat pendidikan SMA atau sederajat Gibran.
“Jadi sampai detik ini, tidak bisa ditunjukkan bukti tamat SMA-nya Gibran. Itu satu, cacat administratifnya,” kata Denny.
Selain keabsahan dokumen pendidikan, Denny mempertanyakan terkait Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Menurutnya, ketentuan tersebut mengatur calon presiden dan wakil presiden yang bersekolah di luar negeri dikecualikan dari kewajiban menunjukkan tanda tamat SMA dan dapat menggunakan bukti kelulusan perguruan tinggi.
Ia menilai ketentuan tersebut perlu kembali ditinjau dengan regulasi pemilu edisi-edisi sebelumnya.
“Kami sebut sebagai pasal selundupan. Kenapa pasal selundupan? Waktu sidang, Yang Mulia Hakim Saldi Isra itu minta kepada KPU, kalian hadirkanlah risalahnya,” ujarnya.
Denny mengorelasikan dengan perubahan ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden yang sebelumnya menjadi objek putusan MK. Menurut dia, perubahan aturan tersebut kemudian memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Melalui gugatan ini, pemohon meminta MK membatalkan status keterpilihan Gibran dan menghentikan proses pelantikannya oleh MPR. Jika permohonan dikabulkan, Denny menyebut pengisian jabatan dapat mengacu pada Pasal 8 ayat 2 UUD 1945.
“Kalau nanti ini dikabulkan permohonan kami, wakil presiden kosong, Pak Prabowo mengusulkan dua nama calon wakil presiden, kemudian calon wakil presiden itu dipilih dalam sidang MPR yang paling lama dilakukan dalam waktu 60 hari,” kata Denny.
Denny menyebut terdapat 12 pemohon dalam perkara tersebut, mulai dari Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI, serta sejumlah pemohon perseorangan.
Persidangan selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara sebelum MK menjatuhkan putusan.