Penulis
Zendy Pradana
Editor
Irfan KamilJAKARTA, Probusmedia – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Sulistyo Muhammad Dwi Putro memutuskan tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Tifauziah Tyassuma alias dr Tifa.
Hakim menyatakan tidak menerima permohonan praperadilan itu karena dr Tifa saat ini berstatus terdakwa. Berkas perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).
“Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok permohonan praperadilan pemohon, dan permohonan praperadilan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan praperadilan,”
ujar hakim Sulistyo di ruang sidang, Jumat (21/8/2026).
Hakim menjelaskan dengan statusnya sebagai seorang terdakwa, dr Tifa tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan praperadilan.
“Dan berdasarkan pemeriksaan dari bukti surat yang diajukan oleh para pihak, tidak ada satupun bukti yang telah membebaskan pemohon,” kata hakim.
Hakim menilai, jika pemohon merasa keberatan atas tindakan kembali pelimpahan pokok perkaranya, maka sejatinya pemohon menyampaikannya dalam upaya perlawanan dalam sidang pokok perkara.
“Menimbang bahwa apabila pemohon merasa keberatan terhadap tindakan termohon melakukan pelimpahan kembali atau pengajuan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seharusnya demi kepastian hukum, dalil-dalil yang telah diuraikan sebagaimana dalam persidangan praperadilan, diajukan sebagai perlawanan dalam pemeriksaan pokok perkara,” kata hakim.
Hakim mendasarkan putusan antara lain pada Pasal 75 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 mengenai pelimpahan dan penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara ketika terdapat permohonan praperadilan.
Diketahui, Dokter Tifa pernah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin, 3 Agustus 2026.
Permohonan praperadilan tersebut diajukan karena Tifa ingin menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Permohonan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara: 132/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL.
Adapun termohon dalam praperadilannya adalah Kejaksaan Agung cq Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
